Biaya Pemindahan Ibu Kota Lebih Rp1 Triliun

4

JAKARTA/tabengan.com – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah melaporkan hasil kajian tentang rencana pemindahan ibu kota negara kepada Presiden Jokowi. Laporan itu disampaikan saat rapat terbatas pada Rabu (3/1) lalu.

Menurut Kepala Bappenas Bambang S Brodjonegoro, kajian tahap awal masih terfokus pada pemilihan lokasi yang mengerucut pada tiga kandidat, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.

“Indikatornya mengenai luas lahan yang tersedia, yang sudah bebas artinya tidak perlu ganti rugi. Kemudian dimensi kebencanaan seberapa tinggi risiko bencananya,” kata Bambang, seperti dikutip tempo.co, Kamis (4/1).

Indikator yang ketiga, kata Bambang, adalah ketersediaan infrastruktur. “Ya, infrastruktur di sekitar wilayah tersebut. Meskipun kita membangun kota baru tapi akan lebih efisien kalau kota baru tersebut tidak terlalu jauh dari infrastruktur yang dibutuhkan,” kata dia.

Setelah menyerahkan kajian awal pemindahan ibukota, Bappenas menunggu arahan selanjutnya dari Presiden sembari melakukan kajian lebih detil.

“Nanti itu Bapak Presiden yang memutuskan apa yang dilakukan berikutnya. Kalau kami tetap melakukan kajian mulai lebih detil termasuk bagaimana kondisi tanah, bagaimana akses untuk pembangunannya dan segala macam,” ujar Bambang.

Sejak era Presiden Soekarno hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kota Palangka Raya paling konsisten disebut sebagai kandidat kuat.

Rp1 Triliun
Mengenai anggaran pemindahan ibu kota negara dari Jawa ke Kalimantan, Bambang menyebut nilainya lebih dari Rp1 triliun. “Anggarannya sudah kita buat perkiraan, pokoknya ada angkanya. Yang pasti lebih dari Rp 1 triliun,” tutur dia.

Bambang menjelaskan, untuk pembiayaan pemindahan Ibu Kota, Bappenas akan mengembangkan skema pembiayaan melibatkan pihak swasta sehingga tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

“Kita dalam diskusi penyiapan kajian. Kita juga sudah berinteraksi dengan pengusaha untuk melihat sejauh mana minat mereka jika dilibatkan kerja sama pemerintah swasta,” katanya.

Perkiraan waktu proses pemindahan, kata Bambang, tergantung pada komitmen pemerintah dan dukungan politik agar rencana pemindahan ibu kota dapat terealisasi lebih cepat. “Macam-macam, ada satu negara butuh sampai 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 2-3 tahun. Jadi, ya, tergantung bagaimana kecepatan dan komitmen dalam konteks tersebut,” kata Bambang.

Pemindahan ibu kota diperlukan mengingat Indonesia perlu menciptakan pusat perekonomian baru yang selama ini terpusat di Jakarta khususnya, dan Pulau Jawa pada umumnya. t-co

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here