SIDANG PELANGGARAN ADMINISTRASI TMS- Bawaslu Gali Fakta Laporan Sugianto-Edy

  • Whatsapp
SIDANG PELANGGARAN ADMINISTRASI TMS- Bawaslu Gali Fakta Laporan Sugianto-Edy
tampak pelaksanaan sidang di Bawaslu sehari sebelumnya.
iklan atas

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM – Bawaslu Kalteng kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan Pelanggaran Administrasi Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) pada Pilgub Kalteng tahun 2020. Sidang menghadirkan dua saksi ahli dari pihak Paslon 02, satu saksi dari pihak Paslon 01, dan menghadirkan pihak terkait KPU Kalteng.

Kordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kalteng, Edi Winarno, menjelaskan sidang lanjutan ini menghadirkan saksi ahli seperti ahli pidana dan ahli hukum tata negara. Sementara saksi dari 01 atas nama Junjung Kataruhan, sedangkan Bawaslu menghadirkan pihak KPU Kalteng.

“Agenda sidang mendengarkan keterangan saksi ahli Paslon 02. Disini Bawaslu Kalteng menanyakan sejumlah pertanyaan,  tujuannya menggali fakta dan tanggapan ahli atas laporan yang disampaikan ke Bawaslu Kalteng. Tentu, materi yang menjadi pertanyaan sesuai dengan apa yang dilaporkan yakni TSM,” jelas Edi, usai sidang, Selasa (1/12/2020).

Edi menambahkan usai mendengarkan pendapat saksi ahli terakhir, barulah akan masuk pada kesimpulan. “Sekarang ini, masih fokus pada pendalaman fakta-fakta dalam persidangan,” ucapnya.

Sementara Komisioner KPU Kalteng Eko Wahyu Sulistobudi menjelaskan keterangan yang disampaikan  sesuai dengan visi misi yang disampaikan paslon. Visi misi yang disebar, dikorelasikan, apakah sesuai atau tidak, dengan yang diserahkan ke KPU Kalteng. Jawaban atas pertanyaan terkait dengan visi misi sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017, dan Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2020. Kedua aturan, secara jelas mengatur desain alat peraga kampanye dan bahan kampanye.

“Soal visi dan misi dihadiri semua paslon. Sudah validasi disaksikan semua pihak. Setelah diterima  selanjutnya diproses, dicetak, dan didistribusikan ke kabupaten dan kota, serta pihak paslon,” ungkap  Eko.

Terpisah, Tim Advokasi 02 Anwar Sanusi dan Natsir menegaskan keterangan saksi ahli semakin menguatkan laporan yang disampaikan ke Bawaslu Kalteng. Saksi ahli hukum tata negara memaparkan janji itu sah-sah saja. Tapi, jika menjanjikan dalam bentuk uang tidak diperbolehkan, ini sesuai  peraturan yang berlaku.

“Sementara saksi ahli pidana menjelaskan makna dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2020. Paslon terbukti melakukan pelanggaran TSM dapat disanksi pidana. Konsekuensi lain pembatalan pencalonan dan  dipidana melanggar Peraturan Bawaslu tersebut,” tegas keduanya.

Agenda mendengarkan saksi ahli psikolog, diagendakan secara daring dengan zoom meeting. Dinilai  dampak psikologis masyarakat. Sederhananya, masyarakat dibagi dalam 3 kategori, atas, menengah, dan bawah. Kategori atas dan bawah, mungkin tidak terlalu terpengaruh dengan tawaran Rp 2 juta per bulan.

Berbeda ketika yang menyerap kalangan bawah. Dalam pandemi ini, saat kondisi ekonomi menurun bisa jadi tawaran menggiurkan. Terlebih, sudah diberikan kartu sebagai bukti dan syarat mendapatkan bantuan tersebut, serta menjadi pendukung. Saksi ahli psikolog akan memberikan pandangan terkait hal ini.

Sementara Kuasa Hukum 01 Labih Binti, tak banyak pertanyaan terhadap saksi ahli, maupun ke KPU Kalteng. Pertanyaan majelis dan jawaban para ahli serta pihak terkait, sudah menjawab semua pertanyaan. “Khususnya, terkait program 02 perihal nominal bantuan senilai Rp100 juta untuk setiap desa selama 1 tahun. Jika dikalkulasi Rp1 triliun lebih. Pihak 02 menegaskan tidak boleh menjanjikan uang. Sementara saat debat kampanye Edy Pratowo menjanjikan Rp100 juta per desa, apabila terpilih,” kata Labih.

Penegasan majelis, kata Labih, boleh atau tidak menjanjikan Rp100 juta bagi setiap desa?. Jawaban saksi ahli  tidak boleh. Sementara ahli pidana terkesan justru menghakimi. Dimana dikatakan 01 melakukan pelanggaran TSM. Ini mencuri peran hakim, sebab yang memutuskan itu hanya hakim. Sebab itulah, keterangan saksi ahli pidana kami tolak.

Sementara terkait dengan visi misi, ungkap Labih, itu sudah clear and clean dijelaskan KPU Kalteng. Soal  visi misi sudah divalidasi oleh KPU dan melibatkan semua pihak terkait.ded

iklan atas

Pos terkait

iklan atas