Struktur RAPBD 2021 Sudah Ideal

  • Whatsapp
Struktur RAPBD 2021 Sudah Ideal
Juru Bicara Fraksi Partai NasDem Niksen S Bahat
iklan atas

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM – Fraksi Partai NasDem DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menilai, struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2021 sudah ideal.

“Setelah mencermati  penyusunan RAPBD 2021, kami menilai sudah cukup ideal dan secara umum sudah mengcover beberapa sektor atau bidang pembangunan yang menjadi sasaran dan target di tahun 2021 kedepan,” kata juru bicara Fraksi Partai NasDem Niksen S Bahat, ketika menyampaikan pemandangan umum fraksi di gedung dewan, beberapa waktu lalu.

Dijelaskan, dari  segi implementasinya juga sudah terlihat balance antara pendapatan dan belanja daerah itu sendiri dan tergambar dalam proyeksi struktur dan volume. Kemudian, jika berkaca pada RPJMN  tahun 2020-2024 yakni “mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dimana penjabarannya disesuaikan dengan tema RKP (Rencana Kerja Pemerintah) tahun 2021. Dan yang menjadi sasaran pembangunan tahun 2021 adalah upaya pemulihan pembangunan nasional pasca pandemi Covid-19 yang difokuskan pada pemulihan ekonomi untuk yaitu sektor industri, pariwisata, dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial dan reformasi sistem ketahanan bencana.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau (Pulpis) ini menambahkan dengan demikian yang menjadi harapan bersama adalah dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2021 ini hendaknya mengacu pada singkronisasi antara RPJMD dengan RPJMN.

Hal itu kata dia juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 Tentang klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan pembanguan daerah yang juga telah merangkum secara komprehensif beberapa ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan negara/daerah.

“RAPBD 2021 ini yang dalam penyusunannya didasarkan pada aspek-aspek penting dan diselaraskan dengan keadaan dan situasi daerah, serta mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku,” terangnya.

Anggota Komisi III DPRD Kalteng ini juga menyampaikan, dalam pengalokasian anggaran untuk penanganan dampak pandemi Covid-19, hendaknya tetap berpihak pada prinsif dasar kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara realistis, faktual dan fenomenal.

Dikarenakan, situasi dan zonasi yang masih labil sangat memungkinkan akan terjadi rasionalisasi (refocusing) anggaran yang bersifat insiden, tetap memegang teguh prinsif kehati-hatian dalam pengelolaan RAPBD tahun 2021 agar prestasi dan prestise WTP yang telah diraih selama ini dapat dipertahankan. sgh

iklan atas

Pos terkait

iklan atas