Bawaslu Proses Dugaan Pelanggaran Kampanye

  • Whatsapp
Ketua Bawaslu Provinsi Kalteng Satriadi
iklan atas

**Laporan Paslon 1 Tidak Cukup Bukti

**Laporan Paslon 2 Ditindaklanjuti

PALANGKA RAYA– Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) sedang memproses pelaporan yang dilakukan oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng nomor urut 1 maupun nomor urut 2, terkait adanya dugaan pelanggaran dalam kampanye.

Ketua Bawaslu Provinsi Kalteng Satriadi mengatakan, penanganan pelanggaran yang terkait dengan bukan di luar administrasi, terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang melapor itu warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, peserta, kemudian pemantau.

“Pelaporan ke kami yang pertama itu bukan paslonnya yang melapor, tapi mengatasnamakan warga negara Indonesia. Ini kan kita bisa bedakan, yang datang itu Sriosako yang kebetulan ketua tim pemenangan dan sebagainya, tapi dia adalah mengatasnamakan warga negara Indonesia,” kata Satriadi, Kamis (26/11).

Laporan pertama terkait dugaan pelanggaran, sudah diproses hingga ada putusan yang dilakukan sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Sesuai dengan aturan ada pembahasan pertama dan kedua. Pada saat pembahasan pertama, sepakat melanjutkan ke pembahasan kedua.

Pada pembahasan kedua, diputuskan tidak dilanjutkan setelah melihat semua hasil dari klarifikasi pemeriksaan saksi-saksi dan sebagainya. Maka, di pembahasan kedua itu dikatakan tidak terpenuhi unsur dugaan pelanggaran. Putusan ini sudah disampaikan ke pelapornya.

Berdasarkan ketentuan yang ada, syarat untuk menyampaikan laporan itu harus memenuhi syarat formil dan materil. Syarat formilnya itu terkait dengan identitas pelapor disertai dengan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP), terlapornya jelas siapa.

Laporan pertama yang masuk ke Bawaslu itu memang terkait adanya indikasi dugaan pelanggaran dan itu sudah diproses dan dibahas bersama dengan sentra Gakkumdu dan diputuskan tidak ditindaklanjuti.

Sementara itu, lanjut Satriadi, Bawaslu Kalteng juga sedang memproses pelaporan dari tim paslon nomor urut 2 terkait dengan dugaan yang dilakukan paslon nomor 1 dalam kampanye. Laporan tersebut sedang dalam proses sesuai tahapan yang ada.

Tuntutan laporannya terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi TSM. Untuk menyelesaikan pelaporan ini masa waktunya maksimal 14 hari kerja. Laporan ini sesuai dengan ketentuan, sehingga memenuhi syarat formilnya. Peserta dalam hal ini paslon nomor urut 2 bisa melapor dan memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum.

“Laporan ini yang laporkan paslon peserta nomor 2, H Sugianto Sabran-H Edy Pratowo yang memberikan kuasa kepada Rahmadi G Lentam dan kawan-kawan,” imbuh Satriadi.

Sesuai ketentuan rangkaian proses setiap laporan yang masuk ke Bawaslu, laporan paslon 2 ini sudah diproses mulai dari sidang awal, Senin (23/11/2020), berupa pembacaan keputusan pendahuluan bisa lanjut atau tidak ke tahap berikutnya, hanya menyarankan terkait dengan keterpenuhan syarat formil dan materil terhadap laporan.

Kemudian sidang berikutnya disepakati, Rabu (25/11/2020), mendengarkan permohonan pelapor pembacaan pelaporan pelapor. Namun, karena pelapor tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 bisa ditunda apabila pelapor tidak ada, sehingga baru digelar Kamis (26/11/2020), dan pelapor hadir semua. Agenda utamanya pembacaan laporan dari pelapor.

Rencananya, Jumat (27/11/2020), mendengarkan jawaban dari terlapor, setelah itu agenda berikutnya pemeriksaan bukti-bukti, saksi dan sebagainya. Mengingat harus selesai dalam 14 hari kerja, maka maksimal pada 8 Desember nanti laporan dari tim paslon 2 sudah harus selesai. yml

iklan atas

Pos terkait

iklan atas