Era Sugianto-Habib Penataan Aset Membaik, WTP 5 Kali Beruntun

  • Whatsapp
TERIMA DIPA- H Sugianto Sabran ketika menerima DIPA Kalteng 2020 secara langsung dari Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara dengan jumlah Rp17,79 triliun, beberapa waktu lalu. ISTIMEWA
iklan atas

PALANGKA RAYA- Di masa pemerintahan H Sugianto Sabran-Habib Ismail Bin Yahya, tata kelola keuangan, penganggaran dan penataan aset di Kalteng mengalami peningkatan yang sangat baik. Hal ini tergambar dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI yang diraih Pemprov Kalteng sebanyak 5 kali berturut-turut.

Prestasi luar biasa itu tak lain merupakan upaya, strategi hingga kebijakan keduanya dalam mengoptimalkan lini terkait. Salah satu yang menjadi sorotan adalah penataan maupun perbaikan aset yang saat ini dinilai semakin membaik. Sektor tersebut sebagai satu dari penentu lainnya yang cukup penting dalam menentukan opini keuangan suatu daerah.

Menurut Kepala Badan Keuangan Pemprov Kalteng Nuryakin, berbagai konsep dilaksanakan untuk pembenahan persoalan aset yang sebelumnya belum terlalu optimal. Seiring waktu, dari tahun ke tahun pihaknya benar-benar memaksimalkan tindak lanjut baik secara sistem, program maupun kerja sama dengan pihak lain demi menuntaskan aset.

“Penataan dan pembenahan persoalan aset saat ini sudah membaik. Kita menertibkan aset dengan berbagai konsep yang ada. Salah satunya yang cukup efektif adalah menjalin kerja sama (MoU) dan ada juga Surat Kuasa Khusus (SKK) dengan Kejaksaan Tinggi Kalteng,” ungkap Nuryakin ketika ditemui di ruang kerjanya, Rabu (25/11/2020).

Kerja sama itu diimplementasikan dalam penegakan hukum pemulihan aset negara dan perizinan dalam mengoptimalkan PAD dengan menggandeng jajaran unsur penegak hukum, termasuk juga jajaran KPK RI.

Selain itu, jelas dia, penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset dan Properti (Simapro) diterapkan dalam penataan yang sesuai harapan.

Nuryakin mencontohkan, penggunaan aplikasi itu mampu memetakan dan melihat aset-aset daerah secara detail. Mulai dari posisi hingga perizinannya menyangkut lahan, hak milik (sertifikat) dan lainnya. Bahkan, dilakukan juga berbagai strategi dan program lain yang hingga saat ini hasilnya untuk penertiban serta tata kelola aset, bisa dikatakan cukup bagus.

Kemudian pengelolaan keuangan dan anggaran yang terus diperbaiki serta ditingkatkan dari tahun ke tahun, sehingga memberikan hasil memuaskan.

“Kita menerapkan E-Planning dan E-Budgeting untuk standarisasi keuangan atas rekomendasi dari BPK RI. Maka, sebelumnya pernah dilaksanakan kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) terkait peningkatan di lini tersebut,” tegasnya.

Bahkan, lanjut Nuryakin, berbagai upaya lain juga dilakukan, sehingga wajar saja Pemprov Kalteng terus mendapatkan opini WTP selama 5 kali beruntun.

“Pentingnya sistem keuangan yang andal dan optimal, membuat pengelolaannya di Pemprov Kalteng bisa lebih membaik. Hal itu termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan dalam tata kelola keuangan daerah,”  paparnya. drn

iklan atas

Pos terkait

iklan atas