DIPA Kalteng Rp16,494 Triliun

  • Whatsapp
DIPA Kalteng Rp16,494 Triliun
PENYERAHAN DIPA – Plt Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya ketika menghadiri penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKDD 2021 secara virtual, dari ruang rapat jabatan di Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (25/11/2020). TABENGAN/IST
iklan atas

**Plt Gubernur Hadiri Penyerahan DIPA Secara Virtual

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM – Plt Gubernur Kalteng hadir dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2021 secara virtual, dari ruang rapat yang bersangkutan, Rabu (25/11/2020). Pelaksanaan itu dilakukan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, yang saat ini melalui video conference.

Untuk DIPA Kalteng, terkait alokasi dana transfer berjumlah Rp16.494.819.413.000. Rinciannya, dana bagi hasil bernilai Rp1.669.019.417.000, dana alokasi umum Rp9.545.204.207.000, dana alokasi khusus fisik Rp1.653.103.927.000, dana alokasi khusus non fisik 1.960.607.055.000, dana insentif daerah 239.995.531.000 dan dana desa Rp.1.426.889.276.000.

Penyerahan DIPA dan TKDD 2021, dilaksanakan secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo secara virtual melalui Istana Negara, yang mana diserahkan kepada pimpinan kementerian/lembaga dan gubernur sebagai kepala daerah se Indonesia.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani proses penyusunan dan penetapan UU APBN 2021, dilakukan tepat waktu dalam kondisi pandemik Covid-19.

Selain itu untuk pembahasan pemerintah bersama DPR RI, dilaksanakan secara virtual, dengan tetap menjaga transparansi check and balance serta proses yang baik. Pihaknya juga menghargai DPR RI dan DPD terkait kolaborasi hingga kerjasama yang luar biasa, dimasa pandemik ini. Melalui penyerahan DIPA dan TKDD yang lebih awal, diharapkan mendukung penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi serta berbagai prioritas pembangunan.

Sementara itu Presiden Joko Widodo menuturkan, untuk APBN 2021 lebih difokuskan pada empat item. Misalnya seperti penanganan kesehatan mencakup vaksinasi, perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan kurang mampu, program pemulihan ekonomi terhadap UMKM dan dunia usaha serta membangun pondasi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan lainnya.

“APBN 2021, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp2.750 triliun, maka kami tekankan harus segera dimanfaatkan, harus segera dibelanjakan untuk menggerakan ekonomi,” ujarnya.

Kemudian yang berkaitan dengan bantuan sosial, diawal Januari 2021 juga harus segera diberikan kepada penerima manfaat dan masyarakat agar belanja masyarakat meningkat dan konsumsi masyarakat meningkat sehingga juga menggerakan ekonomi dilapisan bawah. drn

iklan atas

Pos terkait

iklan atas