RAPBD 2021 Mulai Dibahas

  • Whatsapp
RAPBD 2021 Mulai Dibahas
Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Y Freddy Ering
iklan atas

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM – Setelah melalui berbagai tahapan dan mekanisme di DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), akhirnya Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2021 mulai dibahas.

Pembahasan sudah mulai dilakukan ditingkat Komisi dengan masing-masing mitra kerja. Dibincangi Tabengan disela kegiatannya, Rabu (25/11/2020) Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Y Freddy Ering mengatakan, pihaknya telah menerima sejumlah usulan serta masukan dari sejumlah mitra kerja, berkaitan dengan anggaran yang dinilai dapat mendukung program pemerintah.

“Ada beberapa saran dan masukan, salah satunya dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang memerlukan adanya dana operasional. Hal ini mengingat peran Satpol PP Kalteng sangat penting dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda). Kemudian terlibat juga dalam penanganan pandemi Covid-19 dan penertiban baliho selama masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada),” ujarnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini memenjelaskan, selain dari Satpol PP Kalteng, masukan dan usulan juga datang dari Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Sekretariat Daerah (Setda) Kalteng, yang meminta adanya kejelasan dan ketegasan terkait tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) mereka. Pasalnya, saat ini masih terjadi tumpang tindih tupoksi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

“Biro Adpim inikan baru dibentuk, jadi masih ada terjadi tumpang tindih tupoksi dengan Diskominfo Kalteng. Seperti kontrak halaman, itu seharusnya sudah ada di Diskominfo Kalteng, tapi ternyata masih ada di Biro Adpim. Nah, jadi anggaran dan kegiatannya masih ada di Biro Adpim Setda Kalteng,” tukas Freddy.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau (Pulpis) ini juga mengatakan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kalteng, meminta ada perbaikan ringan terhadap bangunan kantor yang berada di jalan RTA Milono, Kota Palangka Raya.

Hal ini diminta oleh pihak Disdukcapil, karena kondisi kantor yang mengalami kerusakan sebagai dampak dari banjir yang kerap terjadi akibat hujan dengan intensitas lebat. “Jadi memang kondisi jalan di wilayah kantor Disdukcapil Kalteng itu sudah lebih tinggi dari bangunan kantor itu sendiri. Hal ini tentu menyebabkan sering terjadinya genangan air di kantor tersebut jika hujan lebat. Nanti hasil RDP ini akan kita bahas lagi untuk menentukan opsi finalnya,” tutupnya. bob

iklan atas

Pos terkait

iklan atas