Paslon Baku Lapor Merupakan Praktek Hak Hukum Masyarakat

  • Whatsapp
Paslon Baku Lapor Merupakan Praktek Hak Hukum Masyarakat
Ketua DPD KAI Kalteng Anwar Sanusi dan Ketua DPC PPKHI Palangka Raya Suriansyah Halim
iklan atas

PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM -Menjelang Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah telah terjadi aksi saling lapor oleh masing-masing Pasangan Calon (Paslon) Gubernur-Wakil Gubernur. Anwar Sanusi selaku Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kalimantan Tengah memandangnya  wajar dalam suatu proses demokrasi.

“Masyarakat sebagai warga negara memiliki hak hukum untuk mengadukan apa yang dia rasa janggal ke instansi terkait,” kata Anwar, Selasa (24/11/2020).

Menurut Anwar, setiap individu memiliki hak yang sama di mata hukum tanpa memandang status sosial maupun kedudukan politiknya. Hak hukum tersebut juga mencakup praktik pengaduan hal yang dia anggap sebagai dugaan pelanggaran hukum atau peraturan.

Anwar memandang selama pengaduan atau laporan tersebut memiliki acuan dasar dan tidak berniat untuk memfitnah pihak tertentu maka masyarakat atau Paslon tidak perlu khawatir akan terjadi pelaporan balik terhadap mereka.

“Hal yang lumrah ada laporan maka ada yang ingin mengcounter balik. Tapi nanti bisa dibuktikan apakah berbobot atau tidak, memenuhi unsur atau tidak,” kata Anwar.

Merupakan tugas instansi maupun lembaga terkait seperti Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang menangani laporan masyarakat tersebut untuk mengevaluasi dan menguji kebenarannya.

“Ini adalah demokrasi yang berjalan. Semua dapat diakomodir baik dari Paslon, tim hukum, atau relawan,” pungkas Anwar.

Terpisah, Suriansyah Halim selaku Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Palangka Raya menyatakan pengaduan oleh tim sukses Paslon merupakan hak hukum warga negara yang dijamin secara konstitusional.

Terkait tudingan laporan sebagai upaya menjatuhkan kredibilitas Paslon memang dapat terjadi bagi masyarakat awam yang kurang mengerti proses pelaporan atau gugatan. Masyarakat dapat menganggap dugaan pelanggaran tersebut sebagai hal yang benar telah terjadi padahal penyidik bahkan belum memulai pemeriksaan.

“Itulah politik dimana garis besarnya mengambil suara masyarakat untuk mendapatkan kepercayaan untuk kekuasaan,” tandas Halim. dre

iklan atas

Pos terkait

iklan atas