Teras Minta Dukungan MenPAN RB Alih Status IAIN ke UIN

  • Whatsapp
Teras Minta Dukungan MenPAN RB Alih Status IAIN ke UIN
RAKER- Komite I DPD RI saat rapat kerja bersama dengan KemenPAN RB yang digelar secara virtual, Selasa (17/11/2020).ISTIMEWA
iklan atas

JAKARTA/TABENGAN.COM– Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) diminta untuk memberikan perhatian dan dukungan dalam proses peralihan status Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya untuk menjadi Universitas Islam Negeri (UIN).

Hal ini disampaikan Senator DPD RI Provinsi Kalteng Agustin Teras Narang dalam rapat kerja bersama dengan KemenPAN RB yang digelar secara virtual, Selasa (17/11/2020).

“Saya dititipkan (aspirasi) oleh saudara-saudara saya di IAIN. Kalau melihat persyaratan mereka sudah patut dan layak untuk menjadi UIN,” ujar Teras.

Teras menyampaikan, kebetulan dirinya turut memprakarsai perubahan status IAIN dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri pada 2014 lalu, saat masih menjabat sebagai Gubernur Kalteng. Atas aspirasi yang diterimanya dari jajaran rektorat IAIN, pihaknya mengaku perlu menyampaikan agar ada perhatian dari KemenPAN RB.

“Saya sekarang punya kewajiban Pak Menteri, mohon dengan hormat pada saatnya nanti peningkatan status IAIN di Palangka Raya agar terlaksana dengan baik,” ujar Gubernur Kalteng periode 2005-2015 tersebut.

Sebelumnya, pada Oktober lalu, Khairil Anwar selaku Rektor IAIN Palangka Raya menyampaikan harapannya agar IAIN dapat bertransformasi menjadi UIN demi pengembangan layanan pendidikan berkualitas di Kalteng. Secara khusus pihaknya meminta agar Teras Narang selaku Senator DPD RI untuk membantu terwujudnya agenda tersebut.

“Jadi besar harapan kami, Pak Teras Narang selaku anggota DPD RI dan memiliki jaringan luas di tingkat nasional, dapat turut membantu dan menjembatani perubahan status dari IAIN menjadi UIN Palangka Raya,” harap Khairil kala itu.

Selain menyampaikan aspirasi IAIN, Teras turut menyampaikan apresiasi atas kerja-kerja reformasi birokrasi yang dilakukan kementerian sesuai arahan Presiden Jokowi. Pihaknya menyatakan bahwa kerja reformasi birokrasi merupakan satu keping mata uang yang tak terpisahkan dengan revolusi mental. Sehingga prosesnya diharapkan dapat sejalan demi mendukung tercapainya cita-cita luhur pendiri bangsa dalam mendorong nation and character building.

“Ini juga bagian dari program Pak Jokowi bahwa reformasi birokrasi dibarengi revolusi mental,” ujar Teras.

Mantan Ketua Komisi II dan Komisi III DPR RI itu juga meminta konsistensi dan dukungan dari KemenPAN RB untuk mempercepat reformasi birokrasi di Kalteng yang dinilai masih butuh perhatian. Faktor suka tidak suka dinilai masih kerap terjadi di daerah, sehingga perlu percepatan agar merit system yang merupakan kebijakan manajemen ASN berdasarkan kualitas, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar, lekas terwujud. Selain itu, isu netralitas ASN di Pilkada juga turut disampaikan untuk dapat diperhatikan sungguh oleh KemenPAN RB.

Merespons permintaan dukungan perubahan IAIN Palangka Raya menjadi UIN, Tjahjo Kumolo selaku MenPAN RB menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menghambat proses. Pihaknya mengaku surat keputusan berada di Kementerian Agama.

“KemenPAN RB mendukung terkait hal ini, dan siap memberikan rekomendasi IAIN menjadi UIN di Palangka Raya” ujar Tjahjo.

Tjahjo sendiri dalam paparan selama rapat menyampaikan peta jalan reformasi birokrasi termasuk soal penataan ASN di masa depan. Selain penyederhanaan struktur organisasi, KemenPAN RB juga mendorong agar birokrasi semakin dapat cepat mengambil keputusan, mempercepat perizinan berusaha dan terlebih melayani kepentingan publik.

Tjahjo juga bicara terkait penataan dan penerimaan CPNS 2021 yang diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan kesehatan, solusi bagi aspirasi tenaga honorer yang dimungkinkan mengikuti seleksi CPNS, pembubaran lembaga yang tidak efektif hingga soal netralitas ASN dalam Pilkada.

Tjahjo mengaku pihaknya memerhatikan soal isu netralitas ASN dan melihat ada perkembangan lebih baik pada tahun ini. Meski pihaknya tak menampik masih ada ASN yang mencoba cari peluang dalam mendukung pasangan calon. Pihaknya menjelaskan lewat nota kesepahaman dengan Mendagri, Bawaslu, BKN (Badan Kepegawaian Negara) hingga KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara), soal netralitas ini akan diperhatikan. Meski menurutnya, untuk penindakan pelanggaran ini tetap harus melalui Bawaslu yang melaporkan ke KASN.

“Ini yang ingin kita pertegas karena menyangkut visi dan misi presiden terkait reformasi birokrasi,” tandas Tjahjo. ist/adn

iklan atas

Pos terkait

iklan atas