Dewan: KUA-PPAS APBD 2021 Belum Berpihak pada Kearifan Lokal 

  • Whatsapp
Dewan: KUA-PPAS APBD 2021 Belum Berpihak pada Kearifan Lokal 
Foto Anggota DPRD Kapuas Berinto dan Plt Sekda Kapuas Septadi
iklan atas

KUALA KAPUAS/TABENGAN.COM-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kabupaten Kapuas menilai Kebijakan Pemkab Kapuas pada KUA-PPAS APBD tahun 2021, belum sepenuhnya berpihak kepada kearifan lokal di Kabupaten Kapuas. Pasalnya,  hingga kini masih belum terlihat adanya tanda- tanda perlindungan hutan adat di Kabupaten Kapuas.

“Memang betul  ada hutan desa di Tumbang Manyarung, Tumbang Tihis, Lawang Tamang, dan Tanjung Rendan, namun pengertian berbeda dengan hutan adat,” kata anggota DPRD Kapuas Berinto melalui pesan Wats app (WA), Minggu (15/11/2020).

Selaku  anggota DPRD Kapuas asal  dapil Kapuas Ngaju merasa  kecewa melihat kebijakan Pemkab Kapuas seperti ini.

Selama kurang lebih  tujuh tahun terakhir, tidak memperlihatkan komitmennya untuk melindungi, mengakui dan menetapkan hutan adat sebagai kebijakan prioritas.

“Seharusnya Pemkab Kapuas mengusul kepada Kementerian Lingkungan dan Kehutanan RI melalui Gubernur Kalteng agar tanah adat di Kabupaten Kapuas mendapat perlakuan penetapan tanah adat.

“Kalau begini,  bagaimana mau diakui negara dan pemerintah. Programnya saja tidak ada, dan seharusnya ada program jemput bola untuk melakukan inventarisasi,” katanya.

“Verifikasi atau pengusulan penetapan tanah adat pada KUA PPAS Tahun 2021, program ini  yang tidak ada,” tambahnya.

Kalau melihat kebijakan KUA PPAS PADA 2021 seperti ini, sangat tidak berpihak kepada tanah leluhur. “Bukan saya berhalusinasi, tetapi Plt Sekda yang tidak bisa mem-break down, visi misi Ben-Nafiah, pada kebijakan yang tertuang di KUA-PPAS 2021,” kata Berinto.

Sementara itu, Pemkab Kapuas melalui Plt Sekda. Kapuas kepada  Tabengan mengatakan. intinya, untuk hutan adat  sudah pernah diajukan oleh Yayasan Petak Danum, dan Pemkab juga sudah  merespons  dari Yayasan Petak Danum melalui surat nomor 503/86/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang tanggapan permohonan pengajuan pengedahan hutan adat di Desa Sei Pinang, Kecamatan  Mandau Talawang, dan Desa Tumbang Puroh d Kecamatan Kapuas Hulu.

Septadi megatakan, keputusan bupati tersebut  menujukkan  kita, Kabupaten Kapuas sudah  proaktif dan peduli terhadap keberadaan hak adat. c-hri 

 

 

iklan atas

Pos terkait

iklan atas