DPRD Panggil Bupati Kapuas

  • Whatsapp
DPRD Panggil Bupati Kapuas
Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Ardiansah dan Plt Sekda kabupaten Kapuas Septedy
iklan atas

**Pertanyakan Masalah Bansos Gubernur, Sumbangan Pihak Ketiga dan Penggunaan Dana Covid-19
**Plt Sekda Kabupaten Kapuas Septedy: Silahkan Tanyakan ke Dinas Terkait
KUALA KAPUAS/TABENGAN.COM- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Ardiansah mengatakan, DPRD merupakan lembaga konstitusional yang telah diberikan hak konstitusional, antara lain hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Maka, berdasarkan amanah konstitusional dimaksud, DPRD Kapuas konsisten menjalankannya demi kemaslahatan umat dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas yang tercinta.

Berkenaan dengan hal tersebut, kata Ardiansah, Pansus Hak Interpelasi DPRD Kabupaten Kapuas akan memanggil Bupati Kapuas beserta dinas terkait, untuk memberikan keterangan atau informasi masalah kebijakan yang bersifat penting, strategis dan berdampak luas terkait penolakan bantuan sosial (bansos) dari Bapak Gubernur Kalteng sebanyak kurang lebih 11.000 kepala keluarga, sedangkan masyarakat Kabupaten Kapuas masih banyak yang terdampak Covid-19 dan belum mendapatkan bansos, baik dari pusat, provinsi, kabupaten dan desa.

Pansus Hak Interpelasi ini dijadwalkan pada revisi jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Kapuas atau rapat Banmus, untuk dilaporkan pada paripurna 12 November 2020.

“Menurut laporan Pansus Covid-19 ada sekitar kurang lebih 55.111 KK yang belum terlayani. Nah, ini menjadi PR bagi DPRD Kabupatan Kapuas untuk menanyakan apa maksud Pemkab Kapuas menolak bansos dari Gubernur Provinsi Kalteng yang sangat mulia ini, kok ditolak oleh saudara Bupati Kapuas, kok teganya menolak bansos Provinsi Kalteng tersebut? Padahal masyarakat Kabupaten Kapuas sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah sesuai tingkatannya,” kata Ardiansah, kepada Tabengan.

Berkenaan dengan hal tersebutlah, lanjut Ardiansah, melalui Pansus Hak Interpelasi DPRD Kabupaten Kapuas ini, pihaknya juga ingin meminta keterangan Bupati Kapuas terhadap bantuan pihak ketiga (PBS, HPH dan Tambang) ada berapa sumbangannya, baik uang maupun barang sampai saat ini Bupati Kapuas tidak transparan.

“Hal penting strategis lainnya yang perlu dijelaskan oleh Bupati adalah terkait program kebijakan dan penggunaan Anggaran Penanggulangan Pandemi Covid-19, dimana pada pos Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp102 miliar yang sampai saat ini kami menilai Bupati Kapuas tidak menjalankan asas transpransi, termasuk bantuan pihak ketiga untuk masyarakat Kabupaten Kapuas yang terdampak Covid-19,” ungkap Ardiansah.

Maka itu, lanjut Ardiansah, DPRD Kapuas berkepentingan untuk mengontrol bantuan tersebut, ke mana didistribusikan, jangan sampai bansos-bansos tersebut disalahgunakan, karena bantuan pihak ketiga tersebut adalah hak masyarakat Kabupaten Kapuas yang terdampak Covid-19.

Mantan Damang Kecamatan Pasak Talawang ini memberikan apresiasi kepada pihak ketiga yang berinvestasi di Kabupaten Kapuas, karena sudah berpartisipasi membantu Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan memberikan bansos. Namun sayangnya, lembaga DPRD sampai saat belum mendapat penjelasan resmi dari kepala daerah, ke mana bansos tersebut didistribusikan dan berapa total bansos pihak ketiga tersebut.

“Supaya lancarnya tugas Tim Pansus Hak Interpelasi ini, mohon kooperatifnya kepala daerah Kabupaten Kapuas. Apabila saat dipanggil oleh Tim Pansus Interpelasi agar datang memberikan keterangan dengan transparan dan membawa bukti penerimaan sumbangan pihak ketiga, serta rincian sumbangan tersebut didistribusikan ke mana. Mohon dukungan dari masyarakat Kabupaten Kapuas, terutama kepada masyarakat Kapuas yang sampai saat ini belum menerima bansos dari Pemerintah Kabupaten Kapuas,” tegas Ardiansah.

Sementara itu, Plt Sekda Kebupaten Kapuas Septedy ketika dikonfirmasi via whatsapps, mempersilahkan Pansus DPRD Kapuas mempertanyakan langsung kepada Satgas Gugus Tugas Kapuas yang sudah ditunjuk berkaitan dengan penanganan Covid-19 di Kabupaten Kapuas.

“Sesuai PP RI Nomor 12 tahun 2018 pasal 72 ayat junto peraturan DPRD Kabupaten Kapuas No 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Pasal 72 ayat (2) dalam hal kepala daerah berhalangan, dapat menugaskan pejabat terkait untuk mewakili, terlebih Bupati Kapuas saat ini pada posisi cuti Pilkada Kalteng,” terang Septedy .

Septedy mengingatkan, bahwa agenda Pansus interpelasi sebenarnya sudah dinyatakan tidak bisa dilanjutkan. “Sesuai berita acara yang ditanda tangani Ketua DPRD Kapuas tanggal 14 September 2020 lalu,” kata Septedy.tim

 

iklan atas

Pos terkait

iklan atas