Teras Bersama MDPI dan Forpeka Diskusi Soal Isu Lingkungan

  • Whatsapp
Teras Bersama MDPI dan Forpeka Diskusi Soal Isu Lingkungan
DISKUSI-Anggota DPD RI asal pemilihan Kalteng, Agustin Teras Narang saat diskusi soal lingkungan hidup bersama MDPI dan Forpeka secara virtual, Sabtu (7/11/2020). ISTIMEWA
iklan atas

JAKARTA/TABENGAN.COM-Anggota DPD RI asal pemilihan Kalteng, Agustin Teras Narang kembali menggelar diskusi soal lingkungan hidup bersama Masyarakat Diaspora Peduli Indonesia (MDPI) bersama Forum Pemuda Kalteng (Forpeka) secara virtual, Sabtu (7/11/2020).

Pada kesempatan itu Teras secara pribadi memberikan pandangan terkait dasar hukum NKRI tentang bagaimana tujuan bernegara menurut Pembukaan UUD 1945. Dimana sebuah rumusan yang perlu dipahami dan pegang bersama bahwa “ melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Selanjutnya diterangkan Teras, dalam konteks Kalteng, dipahami bahwa sejak berdirinya Kalteng sulit untuk mendapatkan satu rujukan penataan tata ruang yang dapat diterima semua pihak. Terakhir pada 2015 lewat Perda no 05 tahun 2015 tentang RTRWP Kalteng, baru dari Kementerian Kehutanan memberikan persetujuan sehingga dapat menjadi dasar bagi penataan ruang. Meski aturan ini pun tak sempurna dan mesti didorong perbaikannya lagi agar lebih sesuai dengan kondisi terkini.

“Selain isu penataan kawasan dan tata ruang di Kalteng, kita juga mengalami Revolusi industri 4.0, bonus demografi dan tantangan pengelolaan sumber daya alam. Terbaru, ada pula berkenaan soal rencana food estate yang ada di Kalteng. Di mana saya usulkan agar berkelanjutan,” jelas dia.

Terlebih ditekankan mantan Gubernur Kalteng ini mau berbagai dalam konteks pembahasan terkait pembangunan yang tidak merusak. Karena itu dia meminta semua pihak dapat berkolaborasi mendiskusikan dan menemukan strateginya.

Kemudian lanjutnya, beberapa waktu ini, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan minus. Hal ini adalah kondisi yang sedang dihadapi. Tentu melihat juga perkembangan UU no. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU ini membuka kesempatan untuk banyak investasi masuk.

“Namun ini juga jadi tantangan bagi kita. Bagaimana pemerhati lingkungan, kita duduk bersama, melalukan pemetaan akan wilayah yang harus dipertahankan. Menjaga daerah kita yang dianggap cukup membantu lingkungan hidup,” jelasnya.

Teras juga berharap momen diskusi ini bisa memberikan kontribusi positif. Termasuk melihat dan menilai mana pembangunan yang merusak. Sehingga bisa berupaya agar pembangunan tidak merusak lingkungan. Tapi persoalannya, maukah para pihak terkait duduk bersama mencari solusi terbaik di mana untuk mempertahankan sesuatu, bagaimana mengelola isu kepentingan masyarakat. Jangan sampai masyarakat hanya jadi penonton tapi harus jadi bagian dari pembangunan.

“Tentu ini adalah langkah paradoks. Satu sisi kita didorong untuk membangun dengan mengundang investasi. Tapi di pihak yang lain kita dituntut untuk menjaga lingkungan ini. Kita tak hanya bertanggungjawab untuk saat ini,” ungkap dia.

Untuk itu Teras mendorong agar semangat kolaborasi senantiasa dalam inisiatif pembangunan rendah karbon. Pembangunan yang adil bagi pertumbuhan ekonomi sekaligus kelestarian lingkungan. Semua untuk keberlangsungan hidup generasi masa mendatang.

Pada kesempatan itu ada beberapa narasumber yang diundang berbagi perspektif bersama seperti Longgena Ginting yang merupakan mantan Kepala GreenPeace Indonesia dan Dr. Dewi Candraningrum yang merupakan pemerhati Ekofeminisme dari Jejer Wadon Surakarta. ist/adn

 

iklan atas

Pos terkait

iklan atas