Teras: Penyelesaian Masalah Tata Ruang Tidak Mudah 

  • Whatsapp
Teras: Penyelesaian Masalah Tata Ruang Tidak Mudah 
DISKUSI- Suasana diskusi anggota DPD RI Agustin Teras Narang dengan PIKI Kalteng dalam rangka reses di ruang pertemuan Excelso, akhir pekan kemarin. TABENGAN/ADINATA
iklan atas

PALANGKA RAYA/tabengan.com– Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang mengakui, penyelesaian masalah yang menyangkut tata ruang wilayah tidak mudah. Banyak hal yang harus dilakukan oleh daerah berkaitan dengan upaya mendapatkan pengakuan dan persetujuan dari pemerintah pusat.

Hal itu diungkapkan Teras ketika berdiskusi dengan jajaran pengurus Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Perwakilan Provinsi Kalteng di ruang pertemuan Excelso di Jalan RTA Milono, akhir pekan kemarin.

Menurut Teras, berbicara mengenai masalah tata ruang memang terlihat sederhana, namun implementasinya tidak mudah. Bahkan, semasa dirinya menjabat Gubernur Kalteng, meski fokus ingin menyelesaikan masalah tata ruang masih tetap mengalami kendala. Terutama berkaitan dengan sinkronisasi dengan pemerintah pusat.

“Saya menyadari betul tidak mudah memang, karena ada banyak kepentingan di luar kuasa kita di Palangka Raya. Harus ada kebersamaan antarkita. Semangat kebersamaan inilah yang mau saya coba, kita bersama-sama membicarakan masalah tata ruang yang lebih bersifat komprehensif,” kata Teras.

Diungkapkan Teras, semasa menjabat Gubernur Kalteng sudah beberapa kali mendapat bantuan dari organisasi lingkungan non pemerintah/NGO untuk membantu masalah tata ruang wilayah Kalteng. Namun, semuanya itu harus ada tindak lanjut, sehingga persoalan yang dihadapi ada solusinya.

“Kita harus mampu meyakinkan pusat untuk memperoleh kejelasan dan meyakinkan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkenaan dengan kendala-kendala yang dihadapi, sehingga apa yang menjadi keinginan kita dapat dipahami dengan baik,” katanya.

Sebelumnya, Ketua PIKI Kalteng Sipet Hermanto menjelaskan, bila melihat ke belakang di sektor kehutanan, ada yang namanya Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) tahun 1982. Pada waktu itu, kawasan hutan 98 persen dari luas Provinsi Kalteng.

“Dalam 98 persen itu ada banyak kabupaten dan kota di Kalteng yang masuk kawasan hutan, termasuk Kota Palangka Raya. Penyebab utama beberapa kabupaten, seperti Muara Teweh dan Sampit masuk konsesi hutan Inhutani III.

“Ternyata saat itu pihak Kementerian Pertanian tidak konsisten melaksanakan surat Menteri Pertanian yang memerintahkan Dirjen Kehutanan untuk melakukan penataan batas,” jelas Sipet.

Padahal, menurut mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng ini, jika dulu hal itu dilakukan tata batas, maka akan terfilter tata batas ibu kota kabupaten, kecamatan, desa, serta hak-hak masyarakat akan dikeluarkan dari fungsi kawasan hutan.

Sementara dari sisi bidang perkebunan, Rawing Rambang yang juga Kepala Dinas Perkebunan Kalteng mengatakan, masalah tata ruang wilayah memang mendesak, namun tidak gampang dilaksanakan. Diperlukan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama semua lembaga dan instansi terkait.

“Kami sudah berusaha menyiapkan lahan perkebunan karet rakyat seluas 450 ribu hektare masih masuk kawasan hutan. Demikian juga kebun kelapa sawit rakyat seluas 150 ribu hektare, kelapa dalam sekitar 33 ribu hektare, kopi seluas 2.173 hektare, kakao seluas 1.700 hektare, semuanya masuk kawasan hutan,” kata Rawing. adn

 

 

iklan atas

Pos terkait

iklan atas