Teras Narang Ajak GMKI Bersikap Kritis

  • Whatsapp
Teras Narang Ajak GMKI Bersikap Kritis
Kegiatan Konsultasi Wilayah (Konswil) GMKI yang diadakan secara virtual bersama anggota DPD RI Agustin Teras Narang di Hotel Vofere, Palangka Raya, Sabtu (31/10/2020). ISTIMEWA
iklan atas

PALANGKA RAYA/tabengan.com- Senator DPD RI asal Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustin Teras Narang mengajak jajaran Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) untuk memiliki sikap kritis dalam menghadapi berbagai tantangan kemajuan zaman.

Hal itu disampaikan Teras di hadapan peserta dalam kegiatan Konsultasi Wilayah (Konswil) GMKI yang diadakan secara virtual di Hotel Vofere, Palangka Raya, Sabtu (31/10/2020).

Teras menekankan agar jajaran GMKI harus bisa menginventarisasi kelemahan diri, sehingga dengan begitu semua bisa diatasi ke depannya dan dapat diubah menjadi kekuatan yang kokoh dimasa yang akan datang.

“Kita harus bisa melihat dan menyadari apa kelemahan kita, kekurangan, kekuatan serta peluang kita. Maka dari itu kita memerlukan sikap yang kritis. Namun, kekritisan kita hendaknya dibentengi dengan semangat yang konstruktif,” tuturnya.

Lebih lanjut disebutkan Teras, kekritisan seorang muda harus mengarah pada pemikiran yang konstruktif dan mengacu pada aturan yang berlaku. Apalagi saat ini Indonesia sudah melakukan pembangunan yang berkelanjutan dari masa ke masa.

“Kita sudah memulai dulu, dari era orde lama ke era orde baru, dan dimana pada era orde baru kita telah mengundang banyak penanaman modal asing, yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, yang pada saat itu negara kita membuka agar negara asing segera hadir ke negara kita, karena perekonomian kita yang sangat memperhatikan pada saat itu,” jelasnya.

Selain itu, Teras menjelaskan terkait dengan wilayah Provinsi Kalteng yang dulunya 99 persen hampir masuk dalam kawasan hutan, hal ini merupakan bagian dari fakta yang harus diakui.

“Bahwa Kota Palangka Raya merupakan kota yang tidak pernah dijajah oleh pemerintahan Belanda pada masa itu, karena pemerintah kita merdeka pada Tahun 1945. Kemudian Provinsi Kalteng didirikan tahun 1957 dan ini artinya 12 tahun setelah merdeka, maka tidak akan mungkin bangsa Belanda pada saat itu berada di hutan,” ungkapnya.

Kondisi ini menurutnya yang harus disadari. Sebab, di satu pihak cukup banyak tuntutan dalam pembangunan, namun bisa dirasakan minimnya pemikiran yang konstruktif, sehingga lahirnya ketidak seimbangan antara tuntutan dan masukan.

“Saya sebelumnya sudah melakukan cukup banyak langkah dalam rangka memberikan pemikiran yang konstruktif, seperti saya pernah mengundang Sekjen PBB Ban ki-moon untuk membangun kantor perwakilan di Palangka Raya dalam program REDD+. Hal seperti ini yang perlu kita pertajam dan untuk kita bisa memerhatikan lingkungan. Dan sekarang saya ingin mengajak kita untuk tetap kritis, tapi di satu sisi kita harus punya semangat yang konstruktif,” tutupnya. ist/adn

 

iklan atas

Pos terkait

iklan atas