Sengketa Pertanahan di Gumas Cukup Tinggi

  • Whatsapp
Sengketa Pertanahan di Gumas Cukup Tinggi
RESES- Kegiatan reses kunjungan kerja secara virtual anggota DPD RI Agustin Teras Narang ke Kecamatan Mihing Raya dan Kecamatan Kurun, Kabupaten Gumas, Selasa (20/10). TABENGAN/ADINATA
iklan atas

KUALA KURUN/tabengan.com-Kasus sengketa pertanahan di sejumlah desa wilayah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) masih cukup tinggi. Baik itu antara sesama masyarakat, maupun antara masyarakat dengan pihak investor perkebunan di wilayah setempat.

Hal itu terungkap dari aspirasi masyarakat dan pemerintah desa pada kegiatan kunjungan kerja secara virtual anggota DPD RI Agustin Teras Narang ke Kecamatan Mihing Raya dan Kecamatan Kurun, Kabupaten Gumas, Selasa (20/10).

Pada kesempatan itu Camat Mihing Raya Christopel Herman menyampaikan bahwa permasalahan sengketa tanah di wilayahnya memang cukup tinggi dan memrihatinkan. Seiring dengan pelaksanaan tata ruang wilayah yang belum tuntas dan perluasan investasi yang masuk ke daerah tersebut.

“Sengketa lahan ini tidak hanya antar masyarakat, tetapi juga masyarakat dengan pihak investor. Saat ini ada 6 sampai 7 investor di Kecamatan Mihing Raya,” ungkapnya.

Kemudian Christopel menambahkan terkait pertambangan yang sekarang tidak lagi menjadi kewenangan kabupaten karena ditarik semua ke pusat menyisakan banyak masalah. Dimana dampaknya di daerah, baik di sektor kehutanan dan pertambangan memunculkan sengketa yang berdampak negatif.

“Banyak tanah warga yang diklaim oleh investor sehingga menimbulkan masalah yang terus berlangsung. Lalu lainnya warga lokal yang tidak dilibatkan dalam investasi akhirnya hanya jadi penonton. Hak-hak tanah masyarakat banyak yang hilang, karena kalah bukti administrasi, sementara pihak terkait (Badan Pertanahan) seolah tidak mau tahu,” ungkap dia.

Menanggapi hal itu, Teras mengatakan memang masalah tata ruang wilayah belum tuntas bahkan ketika dirinya masih menjadi Gubernur Kalteng. Dimana Perda Provinsi Kalteng Nomor 5 Tahun 2015 berkenaan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kalteng belum dilakukan revisi.

Pada Perda Nomor 5 Tahun 2015, kawasan hutan Provinsi Kalteng seluas 80 persen. Artinya hanya sekitar sisa 20 persen saja lahan yang masuk Area Penggunaan Lain (APL), termasuk wilayah Kabupaten Gumas.

“Namun sampai saat ini perda tersebut belum pernah dilakukan penyempurnaan maupun revisi. Karena itu, 13 kabupaten dan 1 kota semestinya segera untuk membuat RTRW di kabupaten masing-masing sesuai dengan kondisi existing di wilayahnya,” kata Teras.

Dengan begitu ditambahkan Teras, maka Perda Nomor 5 tahun 2015 dapat dilakukan revisi untuk menyelesaikan berbagai persoalan konflik agraria yang selama ini terus berlangsung hampir di semua daerah di bumi tambun bungai ini. adn

iklan atas

Pos terkait

iklan atas