Polda Bagikan Almatsus PHH Guna Kesiapan Unras Ricuh

  • Whatsapp
Polda Bagikan Almatsus PHH Guna Kesiapan Unras Ricuh
TAMENG - Kapolda Kalteng Irjen Pol Dedi Prasetyo memberikan tameng kepada personel sebagai tanda pendistribusian Almatsus PHH, Rabu (21/10) pagi. ISTIMEWA
iklan atas

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Guna mendukung kinerja personel di lapangan, khususnya saat menangani aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh, Polda Kalteng mendistribusikan alat material khusus (Almatsus) Penindakan Huru Hara (PHH) dalam rangka Ops Mantap Praja Telabang 2020,  di halaman Mapolda, Rabu (21/10) pagi.

Almatsus yang dibagikan, diantaranya 210 unit tameng transparan hitam yang dibagikan kepada Ditsamapta, Satbrimob, Polresta Palangka Raya, Polres Katingan dan Polres Pulang Pisau. Kemudian 210 unit tameng sekat untuk Satbrimobda,  875 unit gas masker, 889 canester, 28 video kamera, 42 pemadam api, dan 98 megaphone yang akan didistribusikan merata ke seluruh Polres jajaran. Pendistribusian dilakukan langsung Kapolda Kalteng Irjen Pol Dedi Prasetyo.

“Sengaja kita gelar pendistribusian ini untuk memberitahu personel bahwa negara sudah memberikan fasilitas kepada Polri untuk bekerja secara profesional dalam rangka pengendalian dan penindakan massa. Dari pendistribusian ini kita juga memiliki konsekuensi dan tuntutan dari negara untuk mengamankan jalannya setiap aksi massa,” tegas Kapolda.

Disebutkan, dari segi sarana dan prasarana serta fasilitas, Kalteng dianggap telah cukup memadai dalam menghadapi tantangan yang nantinya akan dihadapi. Kekurangan kecil harus ditutupi dengan inovasi dari setiap wilayah.  “Insya Allah dalam menghadapi tantangan kedepan kita sudah memadai. Kedepan polres jajaran harus memiliki ambulance untuk bisa melayani personel dan masyarakat,” katanya.

Dedi menerangkan, menyampaikan pendapat di muka publik berupa unjuk rasa merupakan hak konstitutional setiap warga negara. Kewajiban kepolisian memberikan pelayanan dan pengamanan terhadap jalannya unjuk rasa.  Meski demikian, kebebasan berpendapat tersebut sifatnya tidak absolut atau mutlak, melainkan limitatif. Ada batasan yang harus dipatuhi setiap warga negara yang mengemukakan pendapatnya di muka publik. Yakni harus menghargai hak orang lain, menghormati norma-norma yang berlaku di masyarakat, menaati perundang-undangan yang berlaku, menjaga keamanan dan ketertiban serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

“Jika beberapa hal tersebut dilanggar oleh warga negara yang melakukan unjuk rasa, maka kewajiban kepolisian juga melakukan penindakan. Saya ingatkan sekali lagi, dalam setiap pengamanan aksi unjuk rasa, personel tidak diperbolehkan membawa senjata api peluru tajam,” tegasnya.  fwa

 

 

 

 

iklan atas

Pos terkait

iklan atas