Wiyatno: Kami Tidak Berkewenangan Menolak UU Cipta Kerja

  • Whatsapp
Wiyatno: Kami Tidak Berkewenangan Menolak UU Cipta Kerja
SALURKAN ASPIRASI  - Ketua DPRD Provinsi Kalteng Wiyatno ketika menemui perwakilan aksi unjuk rasa dari mahasiswa dari seluruh Universitas yang ada di Palangka Raya menolak pengesahan UU Cipta Kerja di depan Kantor DPRD Kalteng, Palangka Raya, Kamis (15/10). TABENGAN/YULIANUS STHEFAN LUNDJU
iklan atas

Demo Penolakan RUU OLCK di Dewan

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Menanggapi aksi demo penolakan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU OLCK) yang dilakukan oleh ratusan mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta di Palangka Raya yang tergabung dalam Aliansi Gerakan 15 Oktober 2020 di depan Gedung DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis (15/10) pagi, Ketua DPRD Kalteng, Wiyatno, menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menolak RUU OL CK seperti apa yang dikehendaki oleh para pendemo tersebut.

Dirinya mengatakan, tugas pihaknya di DPRD tersebut yakni menerima dan menampung aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat didaerahnya, serta menyalurkannya kepada Pemerintah Pusat. Namun tidak berkapasitas untuk menolak pengesahan RUU yang ditetapkan oleh DPR RI tersebut.

Wiyatno mengatakan bahwa isu terkait RUU OL CK yang sedang bergulir dimasyarakat saat ini, merupakan akibat dari sosialisasi dari RUU tersebut yang masih belum terlaksana dengan baik. Ditambah lagi dengan adanya beberapa pihak yang mengedarkan sejumlah berita bohong terkait RUU OL CK atau HOAX.

“Ini terjadi karena memang masih ada perbedaan persepsi, akibat dari banyaknya berita-berita atau informasi hoaks yang menyesatkan masyarakat kita. Seperti yang mengatakan bahwa didalam RUU OL CK itu tidak ada cuti bagi karyawan. Padahal, dalam isi RUU itu jelas ada cuti hamil, khitanan dan cuti tahunan untuk karyawan,” ujarnya.

Kendati demikian, Politisi Partai PDI Perjuangan ini mengatakan bahwa pihaknya siap untuk menyampaikan aspirasi dari mahasiswa-mahasiswa Kalteng langsung ke tingkat DPR RI bahkan Presiden RI. Sebab, hal tersebut merupakan kewajiban pihaknya selaku wakil rakyat untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat di daerahnya.

“Kita akan gabungkan aspirasi dari adek-adek mahasiswa kita yang melakukan demo hari ini dengan demo di Sampit kemarin yang disampaikan kepada kami dari legislatif disana. Dan aspirasi-aspirasi ini akan kami teruskan langsung ke DPR RI dan Presiden RI, karena memang sudah kewajiban kami untuk menyampaikan aspirasi masyarakat,” kata Wiyatno. ­

 

Tugas saya, kata Wiyatno, adalah sebagai Lembaga Dewan ini menerima dan menampung aspirasi serta menyalurkannya ke pusat. Dan saya pribadi siap untuk menyalurkan aspirasi mahasiswa-mahasiswa kita ini. Akan tetapi, kewenangan dalam menyusun dan membuat RUU Omnibus Law itu berada di tangan DPR RI, bukan ditangan kami,” tegas Wiyatno.

Politikus PDI Perjuangan ini menjelaskan, sejatinya Undang-Undang Cipta Kerja itu bertujuan mulia dan sangat bermanfaat serta penting bagi kepentingan masyarakat luas dalam hal membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, bukan hanya di Kalteng tapi diseluruh wilayah Indonesia.

“Kita itu, penganggurannya hampir mencapai 7 juta jiwa. Nah ini, suatu saat akan menjadi bom waktu bagi kita, sebab pertambahan pengangguran itu hampir 2,7 juta pertahunnya. Inilah yang harus kita carikan solusinya dan solusi itu tertuang didalam UU Cipta Kerja itu, dengan mempermudah proses perizinan para investor, sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan baru,” terangnya.

Dirinya juga menilai, UU Cipta Kerja itu juga dapat meminimalisir terjadinya pungutan liar (Pungli) dalam proses pembuatan perizinan para investor tersebut. Sebab, sistem yang akan digunakan dalam pembuatan perizinan itu sendiri, kedepannya akan menggunakan sistem Dalam Jaringan (Daring) atau Online.

“Dengan tidak adanya pertemuan tatap muka antara investor dengan si penerbit izin ini kan akan menghindari terjadinya pungli, itu artinya semua proses yang dilakukan akan transparan. Jadi selain mempermudah juga meminimalisir pungli. Untuk itu, sekali lagi saya tegaskan disini bahwa kami tidak memiliki kewenangan untuk menolak UU Cipta Kerja itu, tapi kami siap untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait hal tersebut. Namun yakinlah, tidak ada Pemimpin yang mau menyengsarakan rakyatnya, karena selain menjadi tanggung jawab di dunia, itu juga akan menjadi tanggung jawab kelak di Akhirat,” tutup Wiyatno. bob/fwa

iklan atas

Pos terkait

iklan atas