DEMO TOLAK UU CIPTAKER RICUH

  • Whatsapp
DEMO TOLAK UU CIPTAKER RICUH
OMNIBUS LAW– Sempat terjadi aksi dorong ratusan mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di Palangka Raya dan Serikat Buruh saat melakukan aksi demo tolak pengesahan UU Cipta Kerja di depan Kantor DPRD Kalteng, Kamis (8/10). TABENGAN/YULIANUS
iklan atas

**Lempar Botol, Mahasiswa dan Aparat Saling Dorong

PALANGKA RAYA– Kericuhan sempat mewarnai aksi demo penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang digelar sejumlah elemen mahasiswa di depan Kantor DPRD Kalteng, Palangka Raya, Kamis (8/10). Mahasiswa terlibat saling dorong dan lempar botol dengan aparat yang coba menjaga keamanan aksi unjuk rasa.

Ratusan mahasiswa berpakaian hitam mencoba merangsek masuk ke dalam Gedung DPRD Kalteng setelah mengetahui tidak ada anggota dewan yang hadir untuk menemui mereka. Sejumlah peserta aksi terpaksa diamankan petugas berpakaian preman karena melakukan pelemparan botol kepada petugas dan memprovokasi.

Aksi massa berhasil dikendalikan dan dibubarkan setelah sejumlah mahasiswa yang diamankan dikembalikan oleh aparat kepolisian.

Adapun sejumlah tuntutan massa yang mengatasnamakan diri Aliansi Gerakan 8 Oktober 2020, yakni meminta anggota DPR RI Dapil Kalteng dan DPRD Provinsi Kalteng untuk menyatakan menolak UU Ciptaker.

Meminta anggota DPR RI Dapil Kalteng dan DPRD Kalteng memberikan pernyataan sikap terkait penolakan UU Ciptaker dan meminta mereka memberikan bukti penolakan UU Ciptaker berupa video.

Pasha, salah satu Koordinator Lapangan aksi penolakan tersebut, mengatakan, RUU Ciptaker dinilai hanya menguntungkan para investor dan menyengsarakan para buruh.

“RUU Cipta Kerja ini telah menyakiti hati seluruh masyarakat Indonesia, RUU itu hanya memperkaya para investor,” teriaknya pada saat menyampaikan orasi.

Setelah beberapa jam melaksanakan orasi, akhirnya mereka menemukan titik terang untuk menyampaikan tuntutan Aliansi Gerakan 8 Oktober kepada pihak DPRD Kalteng, yang diwakilkan oleh Staf Persidangan Dewan, Salampak.

Staf Persidangan, Salampak ketika dibincangi Tabengan mengatakan, pihaknya telah menerima tuntutan dari Aliansi Gerakan 8 Oktober dan akan segera diserahkan ke Ketua DPRD Kalteng.

“Jadi saya di sini hanya mewakili, karena Pak Ketua dan anggota lainnya sedang melaksanakan kunker ke luar daerah, dari hari Rabu (7/10) kemarin. Ini akan saya sampaikan langsung ke Ketua DPRD Kalteng, agar mendapat tindak lanjut,” katanya.

Sementara itu, menanggapi tuntutan yang disampaikan pada aksi penolakan oleh ratusan mahasiswa tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kalteng Y Freddy Ering mengatakan, hendaknya para mahasiswa dapat menunjukkan substansi dan pasal-pasal mana yang bermasalah dan ditolak.

“Mereka harus spesifik, karena dari berbagai keterangan pemerintah tidak ada yang mengorbankan buruh, lingkungan dan atau merugikan rakyat, justru sebaliknya lebih menjamin. Jadi, hendaknya diperjelas substansi dan pasal apa saja yang dirasa memberatkan masyarakat tersebut,” ujar Freddy saat dihubungi via WhatsApp.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalteng Hj Faridawaty Darland Atjeh mengatakan, pihaknya harus melakukan kajian mendalam terkait UU Ciptaker yang ditolak tersebut, sebelum memutuskan akan menolak atau tidak.

“Kita harus dewasa menyikapi tuntutan itu, saya pribadi mau membaca dulu UU Cipta Kerja itu supaya paham. Sebab, apa yang kita tolak dan apa yang kita terima kalau belum dibaca sampai tuntas,” ujar Ketua DPD Partai NasDem Kalteng ini.

Kapolresta Palangka Raya Kombes Pol Dwi Tunggal Jaladri mengatakan, aksi massa berhasil dikendalikan, setelah beberapa tuntutan mereka diakomodir dan diterima oleh perwakilan DPRD Kalteng. Menurutnya, seluruh rangkaian aksi demo berjalan aman dan kondusif, meski sempat terjadi aksi dorong. fwa/bob

iklan atas

Pos terkait

iklan atas