Tim Satgas Tolak Demo Mahasiswa

  • Whatsapp
Tim Satgas Tolak Demo Mahasiswa
KOORDINASI- Ketua Harian Tim Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya Emi Abriyani didampingi Kapolresta Kombes Pol Dwi Tunggal Jaladri saat melakukan koordinasi dan negoisasi bersama perwakilan BEM UPR, Rabu (7/10). ISTIMEWA
iklan atas

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan polemik di masyarakat. Efeknya, berbagai kalangan mahasiswa berupaya melakukan penolakan dengan aksi demo.┬áDi Kota Palangka Raya, aksi serupa juga akan digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Palangka Raya (UPR).

Hal tersebut terbukti dengan adanya surat pemberitahuan aksi kepada Tim Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya, bahwa akan dilaksanakan aksi demonstrasi di halaman Kantor DPRD Provinsi Kalteng dengan massa kurang lebih 300 orang, Kamis (8/10), hari ini.

Menanggapi hal tersebut, Tim Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya segera mengundang beberapa perwakilan mahasiswa dari BEM UPR yang akan melaksanakan aksi demonstrasi untuk dilakukan rapat koordinasi dan negoisasi di Kantor BPBD Kota Palangka Raya, Rabu (7/10) pagi.

Ketua Harian Tim Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya Emi Abriyani kepada Tabengan mengatakan, hasil dari koordinasi dan negoisasi tersebut adalah Tim Satgas menolak dan tidak mengeluarkan surat rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Apabila hari Kamis, 8 Oktober 2020 aksi tersebut tetap dilaksanakan, maka Tim Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Palangka Raya akan bertindak tegas dengan membubarkan kegiatan aksi tersebut,” ujar Emi.

Alasan tak diberikannya rekomendasi, jelas Emi, karena pada saat masih merebaknya pandemi Covid-19 seperti sekarang, akan sangat tidak memungkinkan untuk menggelar kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa dalam jumlah sangat banyak.

Sebagai landasan, lanjutnya, pihak Satgas telah menjabarkan secara lengkap isi dari Perwali Nomor 26 Tahun 2020 bagi para perwakilan mahasiswa, sebagai upaya pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19.

“Kami menyarankan agar mahasiswa menempuh jalur diskusi bersama anggota DPRD Kalteng untuk menyampaikan sejumlah poin yang perlu diakomodir ulang dalam UU yang menuai polemik tersebut. Sebaiknya disampaikan dengan cara lain selain demonstrasi, masukan rekomendasi dalam kajian sebagai pertimbangan pemerintah terkait UU tersebut. Kami dari Tim Satgas siap memfasilitasi jika rekan-rekan mahasiswa mau berdiskusi dengan anggota DPRD maupun kepada pemerintah untuk menyampaikan aspirasi,” bebernya.

Meskipun tidak diberi izin rekomendasi dari Tim Satgas, para mahasiswa tetap akan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kalteng, dengan menurunkan ratusan massa seperti yang telah direncanakan sebelumnya.

Kapolresta Palangka Raya Kombes Pol Dwi Tunggal Jaladri mengatakan, pihaknya tetap menurunkan personel untuk melakukan pengamanan terhadap aksi yang rencananya akan digelar pada pukul 09.00 WIB.

“Kami akan tetap sigap melakukan pengamanan. Namun, terkait sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan, diserahkan kepada Tim Satgas untuk menegakkan aturan,” kata Kapolres. rgb

 

 

iklan atas

Pos terkait

iklan atas