Marak Penipuan Berkedok ASN

  • Whatsapp
Marak Penipuan Berkedok ASN
iklan atas

**Oknum ASN Kapuas Tipu Puluhan Pencaker
**Oknum ASN Asal Kobar Dilaporkan ke Polisi
KUALA KAPUAS- Kasus penipuan berkedok aparatur sipil negara (ASN) sedang marak di Kalteng. Buktinya, oknum ASN berinisial YN yang saat ini aktif bekerja sebagai staf di Kelurahan Barimba, Kecamatan Kapuas Hilir dan mantan staf di Dinas Transmigrasi (Distran) Kabupaten Kapuas, dilaporkan ke polisi oleh beberapa orang pencari kerja (pencaker).

Perbuatan YN terpaksa diusut tuntas. Sebab, selain pekerjaan yang dijanjikan tidak ada, ketika diminta uang jaminan yang telah diberikan, para pencaker ini justru malah diancam akan dilaporkan balik karena disebut melakukan pencemaran baik.

Sebelumnya, YN beralasan Distran Kapuas sedang mencari tenaga honor atau kontrak sebagai pengganti beberapa tenaga kontrak (tekon) yang diberhentikan lantaran tidak menjalankan tugas. Dia lantas menjanjikan pekerjaan tersebut kepada sejumlah pencaker.

“Sebenarnya kami hanya ingin masalah ini diselesaikan secara baik-baik dan YN mau mengembalikan uang jaminan yang telah kami setorkan. Namun, hanya karena omongan dan terus selalu dijanjikan, apalagi diancam justru akan dilaporkan, makanya kami semua sepakat membawa kasus ini dengan melaporkannya ke Polres Kapuas,” kata Yoganata Lubis, perwakilan pencaker yang sudah merasa ditipu YN saat dibincangi di selasar Kantor Distran Kapuas usai melakukan koordinasi, Selasa (6/10).

Lebih lanjut, para pencaker yang merasa ditipu mengungkapkan, YN pada saat melakukan aksinya mengaku menjabat sebagai Kepala Bidang di Distran dan selalu membawa nama Kadistran dan beberapa Kabid serta nama Bendahara yaitu Rosida sebagai orang yang dipercaya Kadis, dan sebagai salah satu nama rekening guna tempat menyetorkan uang jaminan yang diminta.

Terkait uang jaminan yang harus disetorkan, besarnya bervariasi antara Rp4,5-5,25 juta per orang. Itu berdasarkan kuitansi tanda terima yang nantinya dikembalikan apabila yang bersangkutan sudah aktif satu bulan menjalankan tugas dengan syarat tidak boleh absen. Apabila tidak memenuhi syarat tersebut, maka uang jaminan dianggap hilang.

Sementara itu, guna memuluskan aksinya YN diduga memalsukan SK pengangkatan sebagai tekon/honor yang ditandatangani oleh Plt Sekda yang notabenenya nama-nama jabatan Plt Sekda tersebut tidak ada di jajaran Pemkab Kapuas, seperti H Nasrawi SH yang seharusnya H Masrani dan Septiadi yang seharusnya Septedy sebagaimana bulan pada saat mereka menjabat. Hal ini jugalah akhirnya yang membongkar aksi dugaan penipuan setelah para pencaker merasa curiga dan segera mendatangi Kantor Distrans Kapuas guna melakukan koordinasi. Sebab, Kadistrans menyatakan pihaknya pada 2020 tidak ada merekrut atau membuka lowongan bagi tekon atau honor.

“Untuk tahun 2020 ini kita Distran sama sekali tidak ada menerima atau membuka lowongan kerja bagi tenaga kontrak maupun honor. Kalaupun ada, pasti akan kita lakukan secara terbuka dan pasti diumumkan lewat media massa. Untuk itu kepada mereka yang merasa telah ditipu dan telah menyetorkan sejumlah uang saya sarankan melaporkannya ke pihak berwajib guna proses selanjutnya,” kata Kadistrans Kapuas Deny Harsono ketika dikonfirmasi.

Menurut Deny, pihak Distran pun akan melaporkan yang bersangkutan secara kedinasan karena namanya selaku Kadis, Bendahara dan beberapa Kabag dan Sekretaris juga dibawa-bawa guna memuluskan aksinya oleh yang bersangkutan.

Sebagaimana tabel data tekon atau honor pekerja yang tertera di SK pengangkatan tersebut, tercatat ada sekitar 115 orang dan dari mereka rata-rata adalah berasal dari Pangkoh dan sekitarnya di wilayah Kabupaten Pulang Pisau.

Ngaku ASN DKP Provinsi
Kasus penipuan serupa juga terjadi di Kota Palangka Raya. Sebanyak 4 pencaker mengadukan oknum ASN berinisial SFA dengan tuduhan dugaan tindakan penipuan ke Polresta Palangka Raya, Selasa (6/10).

“Mereka dijanjikan masuk sebagai honorer salah satu kantor dinas dan telah membayar puluhan juta rupiah untuk biaya tes berkas, kesehatan, seragam, dan SK,” beber Parlin Bayu Hutabarat, kuasa hukum para korban.

Terlapor bahkan sempat mencatut nama pejabat atau tokoh masyarakat asal Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menghindari pengembalian uang.

Dari pengakuan HP, Den, AA, dan Jan selaku korban, mereka dikenalkan oleh Vis yang menawarkan lowongan kerja dan kemudian dipertemukan dengan SFA. Pada 1 September 2020 mereka dipertemukan di rumah SFA di Jalan Junjung Buih.

“Terlapor menjanjikan pada tanggal 2 Oktober 2020 SK kepegawaian sudah terbit dan korban dapat langsung bekerja,” kata Parlin.

Modusnya, SFA yang mengaku sebagai ASN Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Kalteng menyatakan para korban harus melengkapi sejumlah syarat, termasuk pembayaran untuk menebus tes kesehatan, baju, seleksi berkas, dan SK.

Parlin menyatakan, pihaknya telah mengecek ke sejumlah instansi terkait dan ternyata tidak pernah ada rekrutmen terkait honorer seperti yang disebut Terlapor.

SFA ternyata sebelumnya merupakan ASN di Kabupaten Kobar dan belum diketahui apakah sudah pindah tugas ke Palangka Raya. Akibatnya para korban merasa dirugikan dengan jumlah total Rp48,85 juta.

“Sebelum kami membuat laporan, SFA berjanji mengembalikan uang, tapi tidak menjelaskan kebenaran (pekerjaan) yang dia janjikan kepada korban,” tutur Parlin.

Parlin menduga sebenarnya ada lebih banyak orang yang diduga telah menyerahkan uang, namun sebagian masih berharap ada pengembalian uang. Sedangkan kliennya sudah beberapa kali menagih tanpa hasil, sehingga mereka tidak lagi percaya dan memilih mengadu pada pihak kepolisian.

“Laporan sudah diterima pihak Polresta Palangka Raya. Biarlah kasus ini diproses secara hukum,” pungkas Parlin. c-yul/dre

 

 

iklan atas

Pos terkait

iklan atas