Organisasi Buruh Tolak RUU Ciptaker

  • Whatsapp
Organisasi Buruh Tolak RUU Ciptaker
Majelis Pertimbangan Wilayah Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Provinsi Kalteng Hatir Sata Tarigan
iklan atas

PALANGKA RAYA/tabengan.com– Organisasi buruh di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi Undang-Undang (UU). Sejumlah poin dalam RUU tersebut yang akan disahkan DPR pada Rapat Paripurna dalam waktu dekat, dinilai merugikan para buruh.

Majelis Pertimbangan Wilayah Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Provinsi Kalteng Hatir Sata Tarigan mengemukakan, setidaknya ada 6 alasan yang membuat mereka menolaknya. Poin yang menjadi catatan mereka itu sudah diserahkan kepada Partai Demokrat dan rencananya bersama 3 organisasi buruh lain akan menyerahkannya langsung ke DPRD Provinsi Kalteng.

“Kami ingin mempertajam lagi terkait penolakan RUU Omnibus Law Ciptaker disahkan. Selama ini saya, SBSI juga sering menyalurkan suara lewat Partai Demokrat, dan itu sudah kami sampaikan 6 keberatan kami masalah RUU itu disahkan jadi UU,” kata Hatir yang juga juru bicara DPD Partai Demokrat Provinsi Kalteng terkait penolakan RUU Ciptaker, Senin (5/10).

Dalam RUU tersebut ada 6 catatan yang dinilai merugikan buruh. Pertama, menghilangkan upah minimum karena yang diterapkan sistem upah per jam. Padahal dalam UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan tidak boleh ada pekerja yang mendapatkan upah di bawah upah minimum, pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum bisa dipidana.

Kedua, menghilangkan pesangon. Istilah baru yang digunakan dalam Omnibus Law, tunjangan PHK yang besarnya mencapai 6 bulan upah. Padahal sebelumnya mengenai pesangon sudah diatur dalam UU No 13/2003 buruh yang terkena PHK besarnya pesangon maksimal 9 bulan dan bisa dikalikan 2 untuk jenis PHK tertentu, sehingga bisa dapatkan 18 bulan upah dan penggantian hak minimal 15 persen dari total pesangon penghargaan masa kerja.

Ketiga, penggunaan outsorsing dan buruh kontrak diperluas. Dalam Omnibus Law dikenalkan istilah fleksibilitas pasar kerja, dapat diartikan tidak adanya kepastian kerja dan pengangkatan karyawan tetap. Dalam UU No 13/2003 outsorsing hanya dibatasi pada 5 jenis perkerjaan, namun ke depan semua jenis pekerjaan bisa dioutsorsingkan.

Keempat, lapangan pekerjaan yang tersedia berpotensi diisi tenaga kerja asing. Dalam UU No 13/2003 penggunaan tenaga kerja asing harus memenuhi beberapa persyaratan salah satunya boleh untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tertentu. Tapi dalam Omnibus Law terdapat wacana semua persyaratan yang sudah diatur akan dihapus, sehingga bisa bekerja sebebas-bebasnya di Indonesia.

Kelima, jaminan sosial terancam hilang diakibatkan karena sistem kerja yang fleksibel. Untuk bisa mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, maka harus ada kepastian pekerjaan. Keenam, menghilangkan sanksi piana bagi pengusaha padahal dalam UU No 13/2003 disebutkan sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak membayar hak-hak buruh misalnya pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum.

“Kami sangat bersyukur karena ternyata usulan kami ini diterima oleh Fraksi Partai Demokrat dan menyuarakannya, berada di garis depan untuk menantang RUU ini disahkan menjadi UU, kami sangat berterima kasih,” imbuh Hatir.

SBSI Kalteng bersama serikat buruh lainnya di Kalteng seperti KSPSI, KSBSI dan SPSI rencananya akan mengadakan pertemuan dan merumuskan tuntutan tersebut, kemudian menyerahkannya ke Kantor DPRD Provinsi, sehingga tidak akan melakukan aksi demo besar-besaran di lapangan, mogok kerja, karena ini dalam masa pandemi Covid-19. yml

iklan atas

Pos terkait

iklan atas