RSUD Doris Tepis Isu Mengcovidkan Orang

  • Whatsapp
RSUD Doris Tepis Isu Mengcovidkan Orang
Direktur RSUD dr Doris Sylvanus Palangka Raya drg Yayu Indriati
iklan atas

PALANGKA RAYA/tabengan.com Belakangan ini merebak isu di masyarakat bahwa rumah sakit memvonis semua pasien yang meninggal dicovidkan, agar mendapat anggaran dari pemerintah. Akibatnya, sering muncul ketegangan antara pihak keluarga dan rumah sakit.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Doris Sylvanus Palangka Raya drg Yayu Indriati mengakui, memang ada anggapan di masyarakat seperti itu. Namun, sebetulnya bekerja di rumah sakit ini dengan standar dan prosedur undang-undang, yang mewajibkan untuk melaksanakan tindakan pencegahan, tapi kesannya di masyarakat seolah-olah mengcovidkan orang.

“Jadi kami bekerja sebenarnya berdasarkan dengan aturan, apalagi kan ini dalam masa pandemi ada UU yang paling tinggi yakni UU tentang Wabah Nomor 6 Tahun 1994, kemudian ada UU Kekarantinaan Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 dan turunan di bawahnya, sehingga memang fasilitas kesehatan seperti kami itu harus melakukan kohorting,” kata Yayu, Jumat (2/10).

Melakukan kohorting, lanjut Yayu, artinya memisahkan pasien yang datang ke dalam golongan pasien yang sama, apalagi penyakit menular, sehingga tidak menularkan kepada pasien lain, pengunjung rumah sakit maupun petugas kesehatan. Maka, perlu ada tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi.

Bisa saja pasien yang datang dirujuk ke RSUD dr Doris Sylvanus ini terdeteksi memiliki gejala yang hampir sama dengan gejala penderita Covid-19. Sebagai tindakan awal, maka melakukan isolasi sementara sampai hasil swab 2 kali keluar. Apabila sudah ada hasilnya dan negatif, maka memindahkan pasien ke ruang biasa dan diperlakukan seperti pasien biasa.

Menurut Yayu, sebenarnya hanya untuk memastikan bahwa pasien terinfeksi Covid atau tidak, itu lebih kepada keamanan semuanya. Hanya, mungkin pemahaman yang tidak jelas karena setiap melakukan tindakan itu sebenarnya sudah disetujui oleh keluarga.

“Mungkin di luar yang tidak terlalu paham dan harusnya di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan melakukan hal yang sama. Bukan untuk membeda-bedakan, mengcovid-covidkan, nggak, karena semua itu ada dasarnya,” imbuh Yayu.

Yayu menguraikan proses pemeriksaan seseorang pasien Covid atau tidak berdasarkan beberapa tahapan pemeriksaan. Pasien datang ke rumah sakit kemudian dirontgent, ternyata dalam paru-paru tampak seperti ada gejala radang paru (Pneumonia), kemudian dari laboratorium terlihat ada penurunan jumlah leukosit, maka sudah mengarah ke Covid.

Kemudian pemeriksaan klinis lainnya seperti pernah ada batuk, demam dan riwayat kontak. Untuk menyelesaikan tahapan pemeriksaan ini, perlu kurang lebih 2 hari oleh rumah sakit. Dalam proses itulah kemungkinan masyarakat  tidak memahaminya.

“Jadi kalau tidak ada pemeriksaan lab, tidak bisa disebut pasien Covid, tapi hanya sebatas suspek Covid. Setiap tindakan apapun itu di ruang islolasi, rawat inap, keluarganya ketahui semuanya karena sudah baca dan tanda tangan prosedurnya,” kata Yayu.

Menurutnya, dugaan masyarakat terhadap medis mengcovidkan orang itu tidak benar karena semua ada dasarnya. Kemudian bukti fisik hasil pemeriksaan pasien disimpan, lalu diperiksa sebelum diklaim pembayaran ke Kemenkes. Intinya, rumah sakit tidak akan bisa menyatakan seseorang itu Covid tanpa dasar yang jelas.

Sementara itu, hingga saat ini klaim pembayaran dari RSUD Doris ke Kemenkes masih belum dibayar semuanya. Masih banyak berkas yang harus dilengkapi karena terkait dengan persyaratan yang diminta oleh Kemenkes dan BPJS Kesehatan yang masih belum dipenuhi oleh RSUD Doris Sylvanus. Pembayarannya bervariasi dan terus berlanjut, klaim pertama baru 50 persen yang kedua 20 persen. yml

 

 

iklan atas

Pos terkait

iklan atas