Like Postingan Kampanye, 8 ASN Diproses Bawaslu

  • Whatsapp
Like Postingan Kampanye, 8 ASN Diproses Bawaslu
ILUSTRASI
iklan atas

NANGA BULIK- Karena diduga melanggar aturan tentang netralitas dalam Pemilu, sebanyak 8 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Lamandau kini tengah diproses oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lamandau.

Bawaslu menilai, ke-8 ASN itu diduga melanggar netralitas ASN karena me-like postingan di akun Facebook yang memuat tentang materi kampanye salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng.

“Iya, ada 8 orang ASN Pemkab Lamandau kita proses atas dugaan melanggar netralitas. Ke-8 orang itu dengan rincian 5 orang berstatus PNS dan 3 lainnya berstatus pegawai honorer,” kata Ketua Bawaslu Lamandau Bedi Dahaban, Rabu (30/9) malam.

Dia menyebut, ke-8 ASN itu diduga melanggar aturan tentang netralitas ASN seperti Pasal 71 UU No 1/2015 yang menyatakan bahwa pejabat negara, pejabat ASN, dan Kades/sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye.

“Subjek hukum pasal tersebut salah satunya adalah pejabat ASN. Mereka dilarang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye, seperti memberikan like, komentar dan bagi (membagikan postingan), dan seterusnya,” jelasnya.

Kemudian, sambung dia, pada Pasal 4 PP 53/2010, PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah, serta Surat Edaran (SE) Menpan RB No.B/71/M.SM.00.00/2017, yang menyebutkan bahwa PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komen, dan sebagainya) atau menyebarkan gambar/foto paslon.

Sementara itu, saat Bawaslu Lamandau menggelar kegiatan sosialisasi yang mengundang ormas dan media massa pada Rabu siang, Koordinator Divisi (Kordiv) Pengawasan Hubungan Antar-Lembaga (PHL) Bawaslu Lamandau Musa Reban menyebut, berdasarkan proses pemeriksaan, ASN tersebut mengaku tidak tahu bahwa apa yang dilakukannya dilarang.

“Rata-rata mereka beralasan tidak tahu. Mereka mengaku tidak tahu bahwa sikap bermedsosnya itu merupakan hal yang dilarang dan bertentangan dengan netralitas ASN saat masa Pemilu,” terangnya. c-kar

 

 

iklan atas

Pos terkait

iklan atas