Akun Tim Kampanye Kotim Wajib Daftarke KPU

  • Whatsapp
Akun Tim Kampanye Kotim Wajib Daftarke KPU
Ketua KPU Kotim Siti Fathonah Purnaningsih
iklan atas

SAMPIT/tabengan.com-Para pelaksana kampanye di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), wajib mendaftarkan akun resmi media sosial (medsos) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Ketua KPU Kotim Siti Fathonah Purnaningsih menuturkan, ada aturan yang mengatur penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye. Hal ini untuk mengantisipasi kampanye hitam dan penyebaran hoak di media sosial. Penggunaan media sosial dalam berkampanye hanya dibolehkan 20 akun maksimal untuk setiap jenis aplikasi sesuai dengan ketentuan. “Selain itu akun-akun tersebut harus di daftarkan ke KPU sehari sebelum masa kampanye dimulai. Dan semua paslon sudah mendaftarkannya,” ujarnya, Minggu (27/9).

Lebih lanjut, dia mengatakan kampanye dimulai sejak tanggal 26 September dan berakhir pada 5 Desember 2020.

Terpisah, Ketua Bawaslu Kotim M Tohari menjelaskan, dengan didaftarkannya akun medsos secara resmi, maka pihaknya pun dapat memantau dan melakukan pengawasan. Hanya saja, pengawasan tersebut diberlakukan kepada akun-akun medsos yang terdaftar secara resmi. “Yang diawasi hanya akun-akun yang didaftarkan secara resmi saja. Apabila  akun-akun medsos lainnya yang diduga ada melakukan pelanggaran kampanye atau black campaign, sekaligus ada paslon yang melaporkannya, maka itu akan menjadi tugas aparat kepolisian untuk menanganinya, dan kami sudah berkoordinasi terkait hal ini,” tambahnya.

Tohari menambahkan, larangan-larangan yang terdapat pada aturan kampanye juga berlaku di akun medsos para peserta kampanye. Seperti dilarang menghasut, memfitnah, mengancam akan melakukan kekerasan lewat akun-akun medsos dan lainnya.

Sementara itu, Komisioner KPU RI Viryan Aziz menyebutkan,

Partai politik maupun gabungan wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial kepada KPU Provinsi maupun KPU kabupaten kota paling lambat satu hari sebelum masa kampanye dimulai.

Untuk mendaftarkan akun resmi media sosial dalam kampanye Pilkada 2020 caranya menggunakan formulir model BC4-KWK.

Berkas itu kemudian disampaikan kepada KPU, Bawaslu, kepolisian, dan kementerian yang menangani urusan komunikasi dan informasikan.

“Kampanye di media sosial yang tidak berbentuk iklan atau berbayar, diperbolehkan sejak awal masa kampanye,” sebut Viryan Aziz

Sedangkan untuk penanyangan iklan kampanye di media sosial dan berbayar termasuk ke media massa, hanya dapat dilakukan selama 14 hari sebelum dimulai masa tenang. “Jumlah penayangan iklan kampanye di media sosial untuk setiap pasangan calon paling banyak lima konten untuk setiap akun resmi media sosial setiap hari selama masa penayangan iklan kampanye,” tuturnya. c-may/ist

iklan atas

Pos terkait

iklan atas