Menakar Independensi Penyelenggara Pilkada Bersama SMSI Kalteng

  • Whatsapp
Menakar Independensi Penyelenggara Pilkada Bersama SMSI Kalteng
DIALOG-SMSI Kalteng menggelar dialog Menakar Independensi Penyelenggara Pilkada yang menghadirkan narasumber Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi dan akedemisi Prof Hamdanah. ISTIMEWA
iklan atas

PALANGKA RAYA/tabengan.com-Menjelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah pada Desember 2020 mendatang, ekskalasi politik maupun hiruk pikuk penyelenggaraan Pilkada mulai meningkat. Tak terkecuali para penyelenggara Pilkada seperti KPU maupun Bawaslu. Saat ini, tahapan Pilkada Gubernur, Wakil Gubernur maupun Bupati maupun Wakil Bupati Kotim sudah masuk tahap penetapan pasangan calon.

Berawal dari inilah, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Kalimantan Tengah kemudian menggelar diskusi publik dengan tajuk Menakar Independensi Penyelenggara Pemilu. Diskusi ini dirangkai dengan acara pelantikan pengurus SMSI Kalteng di Hotel Neo, Palangka Raya, Senin (21/9).

Tak berlebihan memang, namun sebagai serikat atau perkumpulan sejumlah pemilik media online maupun para perwakilan pemilik media online, para pengurus di organisasi yang sudah masuk konstituen Dewan Pers ini, memandang perlu untuk ikut ambil bagian menggali lebih dalam lagi bagaimana, peranan para penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu sebagai ‘wasit’ dalam sebuah kompetisi.

Selama ini memang jarang terdengar adanya ketidaknetralan para penyelenggara pemilu ini dalam konstestasi Pilkada mengingat sorotan publik maupun media yang begitu cepat. Jikapun ada, maka sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sudah menunggu.

Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi menyebutkan, sebagai Ketua Bawaslu Kalteng dirinya siap menerima segala konsekuensi termasuk juga ketika harus diawasi oleh publik sedikit saja salah bergerak, maka indepensinya akan dipertanyakan.

“Saya berjumpa dengan partai politik maupun bakal calon di luar acara resmi, maka sudah merupakan suatu pelanggaran,” kata Satriadi saat menjadi narasumber dalam acara diskusi tersebut.

Salah satu hal yang menjadi komitmen Banwaslu Kalteng, lanjut Satriadi, yakni keadilan terhadap seluruh elemen yang terlibat di Pilkada ini termasuk para kandidat calon kepala daerah.

“Semua kandidat kita hormati, karena majunya mereka merupakan suatu sikap mulia, keinginan mensejahterakan rakyat. Untuk mengikuti Pilkada itu mereka harus berkorban (dana) ‘ber-M-M’ (miliar). Padahal gaji yang mereka dapat jika terpilih kecil,” tandasnya.

Sementara itu, akemisi guru besar IAIN Palangka Raya Prof Dr Hj Hamdanah MAg lebih menyoroti soal betapa beratnya tanggung jawab para penyelenggara dan pengawas Pilkada, baik KPU, Bawaslu, maupun Dewan. “Tanggung jawab yang tidak ringan saat pelaksanaan hajatan politik ini. Sebab, independensi mereka akan menjadi sorotan seluruh pihak yang terlibat di Pilkada ini,” kata Hamdanah.

Lebih enak jadi dosen dibanding penyelenggara dan pengawas Pilkada. Banyak yang dipikirkan. Mungkin jadi sulit tidur selama proses Pilkada ini,” kelakar pendidik yang ‘selalu’ mendapat kepercayaan menjadi bagian dari tim seleksi komisioner KPU serta petinggi Banwaslu itu.

Menurut Hamdanah, agar para penyelenggara dan pengawas Pilkada ini mampu menjalankan tugas dengan baik, Hamdanah berpesan agar mereka mengedepankan keterbukaan.

Diskusi ini menghadirkan keynote speaker Wakil Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri SMSI Pusat Delianur. Diskusi sendiri dimoderatori Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Fisipol Universitas Muhammadiyah (UM) Palangka Raya yang juga Wakil Ketua Bidang Hubungan antarlembaga dan Kerja Sama SMSI Kalteng H Junaidi MIKom.

Delianur saat membuka kegiatan mengatakan, independensi penyelenggara dan pengawas Pilkada merupakan kunci terlaksananya proses pemilihan umum yang mampu menghasilkan pemimpin daerah berkualitas. ist/akm

iklan atas

Pos terkait

iklan atas