WACANA PENUNDAAN PILKADA- KPU Kalteng Tunduk pada Aturan

  • Whatsapp
WACANA PENUNDAAN PILKADA- KPU Kalteng Tunduk pada Aturan
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalteng Harmain Ibrahim
iklan atas

PALANGKA RAYA/tabengan.com- Kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi sekarang ini, memaksa pemerintah fokus menangani berbagai kasus yang ada, dan membuat sejumlah agenda diwacanakan ditunda. Salah satunya, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.

Wacana penundaan Pilkada terjadi dikarenakan sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Kalteng masih dalam kawasan zona merah. Penundaan dilakukan semata menekan penyebaran virus Covid-19 lebih luas lagi.

Menyikapi wacana penundaan Pilkada, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalteng Harmain Ibrahim mengatakan, KPU pada dasarnya tunduk pada aturan. KPU Kalteng sendiri mengikuti petunjuk dari KPU RI.

Selama ini, jelas Harmain, Pilkada yang dilaksanakan di Kalteng mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang No 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No 2 Tahun 2020.

“Pada dasarnya, KPU sebagai penyelenggara melaksanakan amanah Perpu No 2 Tahun 2020 yang telah menjadi UU No 6 Tahun 2020. KPU Kalteng selaku penyelenggara Pilkada berkomitmen dalam melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kalteng dengan mengutamakan kesehatan,” kata Harmain, saat diminta komentarnya terkait wacana penundaan Pilkada serentak akibat pandemi Covid-19, Senin (14/9).

Komitmen pelaksanaan Pilgub dengan mengedepankan protokol kesehatan, lanjut Harmain, demi menjaga kesehatan dan keselamatan penyelenggara, peserta Pilgub dan seluruh masyarakat. Penerapan protokol kesehatan pada saat Pilgub di tengah pandemi juga merupakan amanah dari Peraturan KPU (PKPU) No 6 Tahun 2020 yang terakhir diubah dalam PKPU No 10 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak di Masa Bencana Non Alam Covid-19.

Intinya, tegas Harmain, seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak harus melaksanakan protokol kesehatan penanganan Covid-19. KPU Kalteng juga meminta seluruh pasangan bakal calon, tim kampanye dan simpatisan agar melaksanakan ketentuan ini, khususnya pada saat kampanye nanti.

Harmain menyebut, pada 26 September 2020 dijadwalkan akan melaksanakan deklarasi kampanye damai.  Nanti ditandatangani deklarasi kampanye damai, salah satu isinya adalah komitmen para paslon untuk melaksanakan protokol kesehatan penanganan Covid-19 pada saat kampanye. Pesertanya terbatas, sesuai rekomendasi Satgas Covid-19, tapi akan diikuti  oleh seluruh  KPU Kabupaten dan Kota, atau dapat pula mengikuti lewat streaming  atau video conference. ded

iklan atas

Pos terkait

iklan atas