Polda Deklarasi Pilkada Taati Protokol Kesehatan

  • Whatsapp
Polda Deklarasi Pilkada Taati Protokol Kesehatan
DEKLARASI- Kapolda Kalteng Irjen Pol Dedi Prasetyo deklarasi kepatuhan protokol kesehatan dalam Pilkada. TABENGAN/FERRY WAHYUDI
iklan atas

PALANGKA RAYA/tabengan.com- Kampanye akbar penggunaan masker dan deklarasi kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pilkada 2020 digelar Polda Kalteng di Bundaran Besar Palangka Raya, Kamis (10/9/2020) pagi.

Diinisiasi Kapolda Kalteng Irjen Pol Dedi Prasetyo, kegiatan melibatkan Korem 102 Panju Panjung, Satpol PP, Forkopimda dan sejumlah organisasi masyarakat.
Kegiatan dilaksanakan menyikapi masih terjadinya pandemi Covid-19 di Kalteng. Guna memaksimalkan upaya memutus mata rantai pandemi Covid-19, sejumlah tamu undangan dipersilakan melakukan rapid test yang dilakukan oleh anggota Biddokkes Polda Kalteng secara gratis.

Selama penyelenggaraan kampanye penggunaan masker ini berlangsung, rekaman suara dari kendaraan raimas milik Ditsamapta Polda Kalteng tentang imbauan protokol kesehatan pandemi Covid-19 terkait 3M yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak terus digaungkan.

Kapolda Kalteng melalui Kabidhumas Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, kampanye penggunaan masker yang diselenggarakan Polda Kalteng merupakan sebuah komitmen untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 dalam pelaksanaan rangkaian Pilkada baik Gubernur Kalteng maupun Bupati Kotawaringin Timur (Kotim).

“Sebagai informasi kepada rekan-rekan, untuk seluruh Polres jajaran Polda Kalteng akan membagikan masker gratis kepada masyarakat berjumlah 440.000 pcs. Sasarannya pusat keramaian masyarakat seperti pasar, kompleks pertokoan, dunia perbankan maupun perkantoran,” tuturnya.

Selain kepada pengendara yang melewati Bundaran Besar, sasaran pembagian paket berupa masker, sabun dan hand sanitizer juga diberikan kepada anggota parpol, tokoh masyarakat dan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng.

 

Satgas Jangan Diam

Sejumlah deklarasi oleh pasangan bakal calon kepala daerah, termasuk deklarasi damai tersinyalir belum memenuhi protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19. Seringkali terjadi pengumpulan massa dalam jumlah ratusan orang yang berdesakan tanpa menghiraukan jarak maupun tersedianya bahan pembersih seperti antiseptik.

“Satgas tidak boleh hanya berdiam diri. Kalau itu sudah terjadi, maka Satgas harus meresponsnya dengan memberikan teguran atau peringatan kepada pihak yang mengumpulkan massa dalam deklarasinya. Terutama pada hal-hal yang melanggar protokol kesehatan,” kata praktisi hukum Guruh Eka Saputra, di Palangka Raya, Kamis.

Menurut Guruh, siapapun yang menggelar deklarasi tidak boleh mengabaikan protokol kesehatan, apalagi terkait kerumunan massa.

“Berdasarkan Pasal 6 huruf d Peraturan Presiden RI No 82/2020 salah satu kewenangan Satgas penanganan Covid-19 menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah yang diperlukan dalam pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19,” papar Wakil Sekertaris DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Palangka Raya itu.

Kewenangan tersebut termasuk tindakan preventif yang dapat diambil Satgas,  terutama yang terkait kerumunan massa dalam rangka melaksanakan aspirasi demokrasi Pilkada Kalteng. Tindakan tersebut termasuk berkoordinasi dengan pihak-pihak yang melaksanakan deklarasi dengan mengikutsertakan massa dalam jumlah yang cukup banyak untuk memastikan bagaimana seharusnya standar protokol kesehatannya dilaksanakan.

“Terlebih lagi ada Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid 19, yang mengatur tentang sanksi denda pada pelanggaran protokol kesehatan itu sendiri,” kata Guruh.

Bila pelanggaran protokol kesehatan terlanjut terjadi, maka Satgas harus konsisten dengan tugas pokok fungsinya  yaitu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar tidak terulang lagi pelanggaran protokol kesehatan itu sendiri dalam lingkup pelaksanaan Pilkada. Hasil dari koordinasi itu bisa saja dengan memberikan imbauan, atau berkoordinasi dengan pelaksana pemilu dan pengawas pemilu agar dapat mengingatkan para kontestan Pilkada untuk tidak mengulangi pelanggaran protokol kesehatan.

“Sebatas itu aja kalau Satgas. Bila terkait penegakan Pergub atas pelanggaran yang ada maka menjadi bagian Polisi Pamong Praja,” pungkas Guruh. fwa/dre

 

 

iklan atas

Pos terkait

iklan atas