• Whatsapp
POTONG PANTAN- Wamen LHK RI Alue Dohong bersama rombongan disambut upacara adat potong pantan saat tiba di depan GPU Lantang Torang, Rabu (9/9).TABENGAN/KARAMOI
iklan atas

POTONG PANTAN- Wamen LHK RI Alue Dohong bersama rombongan disambut upacara adat potong pantan saat tiba di depan GPU Lantang Torang, Rabu (9/9).TABENGAN/KARAMOI

Wamen LHK dan Komisi IV Kunjungi Lamandau

**Perhatian Pemerintah Atas Konflik di Kinipan
NANGA BULIK- Wakil Menteri (Wamen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI Alue Dohong dan 4 anggota DPR RI dari Komisi IV, yakni Darori Wonodipuro, Bambang Purwanto, Hendri Irawan dan Dedi Mulyadi melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Lamandau, Rabu (9/9).

Kedatangan rombongan Wamen LHK dan anggota DPR RI itu disambut langsung Bupati Lamandau H Hendra Lesmana beserta unsur FKPD setempat.

Dalam pertemuan antara Pemkab Lamandau dan Wamen LHK serta anggota Komisi IV DPR RI yang dilaksanakan di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Lantang Torang, Kota Nanga Bulik itu, Hendra memberikan gambaran dan kondisi umum Kabupaten Lamandau. Mulai dari luas, jumlah penduduk, hingga situasi keamanan di Bumi Bahaum Bakuba.

Tak hanya itu, Bupati Lamandau juga menyampaikan sedikit informasi kaitan dengan persoalan yang ada di Desa Kinipan.

Sementara, Wamen LHK Alue Dohong mengatakan, kedatangannya bersama anggota Komisi IV DPR RI adalah sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat.

“Konflik yang terjadi antara konsesi/PBS (Perusahaan Besar Swasta) dan masyarakat di Desa Kinipan, Kabupaten Lamandau sempat viral, dan menjadi berita nasional bahkan internasional,” ungkapnya seraya menegaskan, pemerintah tidak abai terhadap kasus ini.

Menurut Alue Dohong, kehadiran pemerintah dalam mengatasi suatu konflik di masyarakat, selain hadir sebagai regulator, juga sebagai dinamisator, mediator dan fasilitator, agar dapat merelokasi konflik supaya tidak meluas.

Dia menambahkan, Presiden RI telah memiliki kebijakan koleksi yang memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut mengelola hutan, termasuk terkait dalam legalisasi asetnya melalui kebijakan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan kebijakan hutan sosial.

“Selain program TORA yang harus dialokasikan seluas 4,1 juta Ha, pemerintah juga menargetkan sampai 12,7 Ha akan diberikan akses kelola kepada masyarakat melalui skema hutan sosial,” ujarnya.

Disebutkan dia, hutan sosial itu ada 5 skema, yakni hutan desa, hutan kemitraan, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan dan terakhir hutan adat.

“Melalui kebijakan kolektif itu, maksudnya yang pertama TORA adalah memastikan bahwa tanah-tanah masyarakat punya alas legal yang resmi, yakni sertifikat,” beber Alue Dohong.

Ditambahkannya, salah satu sumber objek TORA adalah alokasi 20 persen dari Izin Pelepasan Kawasan Hutan yang diberikan perusahaan. c-kar

iklan atas

Pos terkait

iklan atas