SIMULASI PERWALI, Tim Satgas Target Selesai Satu Minggu

  • Whatsapp
SIMULASI PERWALI, Tim Satgas Target Selesai Satu Minggu
SIMULASI - Tim Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya melakukan simulasi penegakan hukum bagi pelangggar Perwali Nomor 26/2020 di halaman Kantor BPBD Kota, Selasa (8/9) pagi. TABENGAN/RONY
iklan atas

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Setelah Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi di Kota Palangka Raya secara resmi ditandatangani Wali Kota Fairid Naparin, Senin (7/9), Tim Satgas Covid-19 langsung  bergerak massif untuk melakukan sosialisasi.

Seperti pada Senin (7/9) malam, Tim Satgas turun lapangan melakukan sosialisasi ke langsung sejumlah cafe, rumah billiar, warnet, dan rumah karaoke yang padat pengunjung.

“Tim satgas yang terdiri dari jajaran TNI/Polri, tadi malam turun untuk melakukan pengawasan protokol kesehatan di tempat usaha, sekaligus mensosialisasikan Perwali Nomor 26/2020 tersebut. Kita sampaikan ke pengelola tempat usaha dan masyarakat, apa saja yang wajib dilaksanakan untuk mentaati protokol kesehatan, dan apa saja sanksi jika kedapatan melanggar. Dengan harapan tak ada lagi yang tidak mengetahui adanya Perwali ini,” tutur Emi, Ketua Harian Tim Satgas Covid-19, Selasa (8/9).

Perdana, lanjut Emi, pihaknya melakukan penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan Perwali Nomor 26/2020, Selasa (8/9) pagi. Simulasi dilakukan tepat di halaman Kantor BPBD Kota Palangka Raya di Jalan Badak.

Jika ada pengendara yang tidak pakai masker, akan diminta turun dari kendaraan dan dilakukan pendataan oleh aparat Satpol PP kota.

“Hari ini masih simulasi sekaligus sosialisasi tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Tapi jika pada 14 September masih ada yang melanggar, kita kenakan sanksi denda sebesar Rp100 ribu atau sanksi membersihkan fasilitas umum serta fasilitas sosial, atau juga menyapu jalan dengan memakai rompi sesuai isi dari Perwali,” jelasnya.

Selanjutnya Perwali ini juga mengatur adanya sanksi bagi setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi itu seperti teguran tertulis, teguran lisan, kerja sosial atau pun dengan denda administrasi sebesar Rp100 ribu, hingga pencabutan dan punutupan lokasi.

“Jika nantinya setelah masa sosialisasi selesai, maka penindakan tegas akan dilakukan dengan memberikan sanksi sosial maupun sanksi administasi. Masyarakat yang melanggar bisa menentukan sanksi apa yang akan dipilih,” kata Emi

Terkait sanksi administrasi, kata Emi, satgas Covid 19 tidak akan menerima uang tunai. Sanksi administrasi sebesar Rp100 ribu akan disetorkan pelanggar ke rekening kas daerah. Nantinya kartu identitas akan ditahan sementara waktu sambil menunggu sanksi administrasi diselesaikan oleh pelanggar dengan menunjukkan resi pembayaran.

“Untuk sanksi sosial sejumlah masukan kita tampung, dimana akan melakukan penindakan di tempat bagi pelanggar. Baik itu membuang sampah, menyapu jalan atau sebagainya,” terangnya.

Menurutnya, terbitnya Perwali ini disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan masker dalam menghadapi pandemi covid 19. Peningkatan penggunaan masker sebesar 96 persen terjadi di masyarakat hanya saat PSBB diberlakukan. Namun setelah selesai terjadi.rgb/fwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iklan atas

Pos terkait

iklan atas