Teras Soroti Isu Terkait Keadilan Sosial di Kalteng

  • Whatsapp
Teras Soroti Isu Terkait Keadilan Sosial di Kalteng
Agustin Teras Narang
iklan atas

JAKARTA/tabengan.com- Senator asal Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang menyoroti berbagai isu yang berkaitan dengan keadilan sosial, khususnya di Kalteng. Hal ini disampaikan Teras dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (7/9/2020).

Menurut Teras, untuk diperhatikan pihak penegak hukum adalah terkait dengan pentingnya pemahaman cermat terhadap isu kearifan lokal, serta masalah krusial berkaitan dengan lahan di daerah Kalteng. Hal ini secara khusus ia sampaikan merespons peristiwa di Kinipan, Kabupaten Lamandau beberapa waktu lalu yang telah menjadi sorotan publik.

“Aparat penegak hukum kita perlu sadar bahwa ada sekitar 600 desa di Kalteng yang berada di kawasan Hutan. Selain itu berdasarkan Perda Tata Ruang Provinsi Kalteng yang sedianya mesti dievaluasi kembali, ada sekitar 82 persen kawasan Provinsi Kalteng yang masuk kawasan hutan. Sehingga tidak heran, isu pertanahan menjadi isu sensitif yang mesti disikapi dengan arif,” jelas Teras.

Teras juga mendorong agar aparat penegak hukum dapat menciptakan situasi yang kondusif. Menurutnya, sebuah persoalan hendaknya tidak melulu dilihat dari perspektif hukum positif, tapi juga dari sisi kemanfaatan dan keadilan sosial yang menjadi dasar negara Pancasila.

“Jangan lupa, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum positif kita hari ini, dulu digali dari nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Nusantara,” tegas mantan Gubernur Kalteng dua periode ini.

Terlebih paparan yang disampaikan baik oleh Komjen Pol Gatot Eddy selaku Wakil Kapolri dan Setia Untung Arimuladi, S.H., M.Hum, selaku Wakil Jaksa Agung, tampak sekali upaya untuk mendorong percepatan investasi di daerah. Terkait ini, maka tentu perlu sikap adil melihat kepentingan masyarakat khususnya masyarakat adat, agar mereka juga dilindungi haknya serta turut diberdayakan dalam upaya mendorong kondisi ramah investasi dan lingkungan di daerah.

“Itikad baik pemerintah dan jajaran penegak hukum dalam mendukung percepatan investasi, mesti selalu diselaraskan dengan upaya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat adat. Demikian semestinya, agar investasi bukan semata menjadi kepentingan investor, tapi juga kepentingan masyarakat dan pemerintah,” jelas Teras.

Kemudian berkaitan dengan penyebaran narkoba khususnya di desa dan area perkebunan dan pertambangan juga menjadi poin penting yang ditekankan Teras. Sebab meski sudah banyak upaya, tapi persoalan ini masih perlu mendapatkan perhatian lebih di daerah.

Lalu berkaitan dengan rekrutmen kepolisian dan kejaksaan, agar benar-benar dipertimbangkan kepentingan putra-putri daerah. Sebab bila tidak ada perbaikan sistem rekrutmen yang berkeadilan, maka representasi penerimaan aparat penegak hukum negara tidak akan pernah mencerminkan semangat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, ketimpangan pembangunan dan akses pendidikan, juga berdampak pada kualitas dari setiap putra-putri daerah yang ingin mengabdi sebagai penegak hukum.

Selain itu, Teras mengatakan perlunya aspek keterwakilan daerah yang adil ini berkaitan erat dengan upaya menjaga kesatuan nasional. Sebab dengan adanya putra-putri daerah yang representatif di lembaga penegak hukum, maka ke depan, aspek kearifan lokal juga dapat dipakai sebagai instrumen pembangunan kesadaran hukum masyarakat daerah.

“Bersyukur bahwa baik Polri dan Kejagung menerima poin-poin penting ini dan menjadi bagian dari kesepakatan rapat kerja Komite I DPD RI hari ini. Lewat kemitraan Komite I DPD RI dengan Polri dan Kejagung, kita sungguh berharap bahwa Indonesia Maju akan dapat terwujud dengan seluruh agenda investasinya yang selalu bertumpu pada semangat keadilan sosial serta melindungi masyarakat, termasuk masyarakat adat. Sebab tanpa semangat keadilan sosial ini, investasi hanya akan memantik potensi konflik pertanahan dengan masyarakat adat di berbagai daerah,” ujarnya.

Teras juga mengpresiasi berbagai upaya Polri dan Kejagung dalam mengawal berbagai kepentingan penyelengggaraan daerah yang bebas korupsi, pengawasan dan pengamanan Pilkada serta kerja-kerja bersama penanganan pandemi Covid-19 di daerah.

“Semoga kerja sama dengan DPD RI ke depan, dapat berjalan dengan baik demi kepentingan masyarakat luas, agar tercipta keindahan taman sari nusantara Indonesia,” tutup Teras. ist/adn

iklan atas

Pos terkait

iklan atas