Sah! Sanksi Diterapkan 14 September

  • Whatsapp
Sah! Sanksi Diterapkan 14 September
WALI KOTA PALANGKA RAYA, FAIRID NAPARIN
iklan atas

PALANGKA RAYA/tabengan.com– Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya akhirnya menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Kalteng Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, Agustus lalu.

Perwali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi di Kota Palangka Raya, secara resmi ditandatangani dan disahkan Wali Kota Fairid Naparin, Senin (7/9).

“Terbitnya Perwali ini adalah tindak lanjut atas dikeluarkannya Inpres Nomor 6 Tahun 2020 dan Pergub Kalteng Nomor 43 Tahun 2020. Aturan dalam Perwali sudah kami kaji dan selaraskan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta disesuaikan dengan kondisi riil di tengah masyarakat Kota Palangka Raya,” ungkapnya saat dikonfirmasi Tabengan, Senin.

Perwali tersebut, jelasnya, dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Cantik.

Adapun yang menjadi subjek pengaturan dalam Perwali, lanjut Fairid, meliputi 3 hal. Pertama, bagi perseorangan diwajibkan melakukan 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan).

Kedua, bagi pelaku usaha diwajibkan menyediakan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang. Dan ketiga, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab dan fasilitas umum diwajibkan menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung.

Untuk sanksi, kata Fairid, bagi orang yang tak memakai masker akan dikenakan 4 jenis sanksi yakni teguran lisan, tertulis, kerja sosial hingga denda administratif sebesar Rp100 Ribu.

“Kerja sosial yang dimaksud adalah menyapu jalan umum minimal 2 jam dan maksimal 1 minggu, setiap hari. Untuk pelanggar yang berulang, menjadi relawan pada Satgas Covid-19 selama 3 hari atau membersihkan fasilitas umum atau fasilitas sosial selama 1 hari,” bebernya.

Kemudian untuk pelanggaran protokol kesehatan di kawasan pendidikan berupa teguran tertulis sebanyak 3 kali, rekomendasi pencabutan izin hingga rekomendasi hukuman disiplin bagi kepala sekolah atau penanggung jawab institusi.

Bagi pelanggaran di rumah ibadah, akan diberikan teguran tertulis sebanyak 3 kali, hingga penutupan sementara.  Sedangkan bagi tempat kerja yang melanggar protokol kesehatan, akan diberikan sanksi berupa penjatuhan disiplin ASN bagi tempat kerja pemerintahan dan bagi non pemerintahan akan ada sanksi berupa teguran tertulis oleh SOPD yang melakukan pengawasan, penyegelan sementara, pencabutan izin operasional atau denda sebesar Rp5 juta.

Kemudian bagi pemilik atau penanggung jawab usaha yang membuat terjadinya kerumunan massa, diberi sanksi berupa teguran tertulis, denda sebesar Rp15 juta, penutupan atau pembubaran kegiatan, dan atau rekomendasi pencabutan izin operasional.

Serta untuk bidang transportasi, setiap pemilik atau penanggung jawab yang melanggar ketentuan dan melakukan pembiaran terhadap protokol kesehatan, diberikan sanksi teguran hingga denda Rp5 juta dan rekomendasi pencabutan izin trayek.

“Sedangkan pelanggaran di sektor kegiatan ekonomi seperti toko, pasar modern dan tradisional, apotek dan toko obat, warnet, game center, warung makan, rumah makan, cafe dan restoran, penginapan dan PKL akan diberikan sanksi teguran tertulis, pencabutan izin operasi, penutupan dan pembubaran kegiatan, atau denda sebesar Rp5 juta,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Harian Tim Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya Emi Abriyani mengatakan, Perwali tersebut efektif berlaku dan diterapkan pengawasan serta penindakan di lapangan tepat satu minggu sejak disahkan, yakni 14 September 2020 mendatang.

“Selama 1 minggu, sejak disahkan pada hari ini akan dilakukan sosialisasi dan edukasi selama satu minggu penuh oleh Tim Satgas, melibatkan Forkopimda, masyarakat, tokoh agama, masyarakat dan adat, serta unsur masyarakat lainnya. Saat ini juga kami masih mempersiapkan SK Wali Kota untuk SOP dan rekening tujuan pembayaran denda bagi kas daerah,” jelas Emi.rgb

 

iklan atas

Pos terkait

iklan atas