Rizal Ramli: Konflik Agraria Terjadi karena Pemerintah Tak Sungguh-sungguh Mengakui Hak Adat

  • Whatsapp
Rizal Ramli: Konflik Agraria Terjadi karena Pemerintah Tak Sungguh-sungguh Mengakui Hak Adat
Rizal Ramli
iklan atas

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Rizal Ramli, mantan Menteri Koordinator Perekonomian dan Industri era Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mengatakan, konflik agraria gampang terjadi karena pemerintah tidak sungguh-sungguh mengakui hak adat maupun tanah milik rakyat. Karena itu, Rizal menegaskan apa pun akan dilanggar pemerintah untuk kepentingan investor.

“Jadi, ini tidak adil dan tidak benar,” kata Rizal dalam webinar Ngopi
Bareng RR Edisi V bertajuk ‘Konflik Agraria di Tengah Ancaman Krisis
Pangan Akibat Pandemi Corona, Apa Jadinya?’, Jumat (4/9/2020).

Rizal mengatakan, solusinya tidak terlalu sulit bila pemerintah
betul-betul mengakui tanah adat, rakyat dan masyarakat, baik sudah
punya sertifikat atau hanya girik atau batasan-batasan yang ditentukan
adat.

Rizal bercerita soal pengalamannya saat menjadi menteri di era Gus Dur.
Menurut Rizal, filosofi yang diterapkan Gus Dur kala itu adalah bila
terjadi konflik antara orang besar dan rakyat maka yang harus
dibela adalah rakyat. Sebab, kata dia, orang besar memiliki berbagai
sumber daya, sementara rakyat sangat lemah. “Jadi, zaman Gus Dur itu
kalau ada konflik rakyat sama yang besar maka kami berupaya membela
rakyat,” ceritanya.

Namun, mantan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi periode
pertama Presiden Jokowi itu menyayangkan terkadang kepentingan
investor dianggap lebih penting dari segala-galanya. Kepentingan
rakyat di-ignore atau dinomorsepuluhkan.
“Oknum-oknum penguasa dalam
berbagai konflik juga terkesan selalu berpihak kepada investor, yang
besar-besar, tidak ada keinginan melindungi rakyat dan memberikan
keadilan,” katanya.

Menurut Rizal, banyak persoalan yang harus dibenahi terkait masalah
agraria ini. Dia mengingatkan, apa gunanya kemajuan dan pembangunan
kalau yang menikmati yang besar-besar atau investor. Sementara rakyat
tidak dapat manfaat dari lingkungan dan tanahnya. “Lingkungan
dirusak, tanahnya diambil paksa,” tegasnya.

Rizal mengatakan, seharusnya dalam sistem normal rakyat bisa negosiasi
dengan investor apakah mau dijual atau tidak dan dapat kompensasi dari
pengambilalihan tanah. “Praktiknya, hak rakyat tidak diakui, dan
sangat murah atau tidak masuk akal,” kata dia.

Menurutnya, pemerintah pun harus kreatif mencari solusi. Hal itu
pernah dilakukannya saat menjabat Menko Ekuin era Gus Dur. Rizal
bercerita, kala itu dunia, salah satunya Jerman, tengah mengkritik
persoalan perubahan iklim. Lantas ia bertemu dengan menteri keuangan
Jerman. Dia kala itu mengatakan Jerman jangan cuma mengkritik, tetapi
harus mencari win-win solution. “Jadi, saya tawarkan utang dibayar
hutan. Kamu kurangi utang Indonesia USD 300 juta, kami beri 300 hutan
di Kalimantan sebagai daerah konservasi yang tidak bisa diapa-apakan,”
kata dia.

Menurut Rizal, ini merupakan win-win solution. Buat Jerman, kata dia, ini
bagus karena bisa menjadi kampanye negara tersebut kepada rakyatnya
bahwa mereka telah membantu memelihara paru-paru dunia di Kalimantan.
Buat Indonesia, kata RR, utang bisa dikurangi. “Menkeu Jerman setuju
dan dilakukanlah enam kali. Akhirnya kami sepakati, hutan konservasi
ditukar dengan utang dan berhasil. Namun, karena Gus Dur jatuh, hal
itu tidak berlanjut lagi sampai sekarang,” jelasnya.

Nah, kata dia, sebenarnya hal ini masih relevan diterapkan sekarang.
Terlebih lagi, hari ini makin banyak dunia yang sadar tentang
pentingnya lingkungan hidup. Pemerintah, lanjutnya, bisa menguragi
beban utang Indonesia dengan negosiasi sejenis. “Kalau AS, Trump,
mungkin tidak tertarik, tetapi Jerman, Perancis, Jepang dan lainnya
banyak yang tertarik. Misalnya, kami katakan akan konservasi 1,2 jua
hektar tetapi utang dikurangi USD 10 miliar atau USD 20 miliar,” katanya.

Sekali lagi, ia menegaskan, ini bisa dilakukan bila pemerintah
inovatif, berani dan kreatif. “Hari ini malah makin relevan supaya
kita bisa jaga lingkungan dan hutan terpelihara, dan memberikan
sumbangan oksigen besar sebagai paru-paru dunia,” ujarnya.

Kepala Desk Politik Walhi Indonesia Khalisah Khalid mengatakan saat
ini Indonesia tengah menghadapi satu potret buram terkait pengelolaan
sumber daya alam, dan perlindungan lingkungan hidup. Dia menjelaskan,
konflik, krisis lingkungan, krisis pangan akibat pandemi Covid-19,
merupakan akumulasi dari kegagalan paradigma ekonomi dan pembangunan.
“Politik ekonomi global dan Indonesia yang menganut paradigma growth,
merupakan paragdigma ekonomi yang gagal karena melahirkan krisis dan
konflik agraria,” kata dia dalam kesempatan sama. “Bahkan, di masa
pandemi, konflik terus terjadi,” tegasnya.

Khalisah mengatakan, seharusnya pandemi Covid-19 menjadi alarm buat
pengurus negara bahwa kebijakan ekonomi global yang juga dianut
Indonesia sebenarnya terbukti telah gagal. “Paradigma growth yang
kejar pertumbuhan terbukti gagal dan mengakibatkan ketimpangan.
Ketimpangan ekonomi di Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi
di ASEAN setelah Thailand. Konflik agraria kita juga tinggi,” kata
dia.

Menurut Khalisah, pandemi Covid-19 seharusnya menjadi momentum untuk
mengoreksi dan melihat narasi-narasi alternatif ekonomi lain. “Yang
bisa menjadi pijakan pembangunan ekonomi ke depan,” ujarnya.

Senada, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)
Kalimantan Tengah Dimas Hartono mengatakan bahwa dari 15 juta hektar
lebih atau 80 persen lebih lahan di Kalteng telah dikuasai industri
atau pemodal berskala besar. Karena itu, kata dia, ketika masyarakat
mempertahankan haknya, sanggahan pun terjadi dari pemerintah.

“Ini menyebabkan mereka susah atau dihalang-halangi dalam proses
bersuara terkait apa yang terjadi di wilayahnya,” kata Dimas dalam
kesempatan itu.

Dimas mengatakan Walhi sudah menyuarakan hal tersebut. Salah satunya
adalah dengan meminta pemerintah maupun parlemen melakukan audit
lingkungan. Namun, dia menyatakan keberanian pemerintah tidak ada.

“Karena hingga detik ini evaluasi perizinan, audit lingkungan,
penegakan hukum yang tidak tajam di masyarakat tetapi di pemilik modal
tidak pernah dilakukan. Padahal, peran itu ada di pemerintah dan
legislatif,” katanya. fwa

iklan atas

Pos terkait

iklan atas