7.000 Personel Polda Amankan Pilkada

  • Whatsapp
7.000 Personel Polda Amankan Pilkada
CEK PASUKAN- Kapolda Kalteng Irjen Pol Dedi Prasetyo melakukan pengecekan pasukan dalam apel gelar pasukan OMP Telabang 2020. TABENGAN/FERRY WAHYUDI
iklan atas

PALANGKA RAYA/tabengan.com– Apel gelar pasukan Operasi Mantap Praja Telabang 2020 dalam rangka kesiapan pengamanan Pilkada Provinsi Kalimantan Tengah digelar Polda Kalteng, Rabu (2/9) pagi. Setidaknya 7.000 personel Polda Kalteng dan Polres jajaran disiapkan guna mengamankan jalannya Pilgub Kalteng dan Pilbup Kotawaringin Timur.

Selain di Polda Kalteng, apel gelar pasukan juga dilaksanakan secara serentak di Polres jajaran guna memastikan kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana.

Berbeda dari apel gelar pasukan sebelumnya, kali ini pelaksanaan apel hanya diikuti oleh perwakilan setiap satuan kerja (satker). Mengingat Kalteng masih berada di tengah pandemi dan harus betul-betul disiplin dan ketat dalam menerapkan protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Termasuk pelaksanaan pengamanan pada tahapan Pilkada, personel Polri diperintahkan menjadi contoh dan teladan dalam rangka memberikan edukasi ke masyarakat betapa pentingnya protokol kesehatan,” ucap Kapolda Kalteng Irjen Pol Dedi Prasetyo.

Salah satunya menggunakan masker dalam setiap event kegiatan. Jangan pernah melepas masker sebelum vaksin ditemukan. Kapolda pun meminta kepada seluruh kepala satker agar mengaudit kembali persiapan personel sarana prasarana di dalam pengamanan pemilu sesuai protokol kesehatan.

“Gelar pasukan pagi ini dihadirkan sedikit, saya minta Kasatker mengecek kembali, kalkulasi kekuatan pasukan yang akan dilibatkan dalam Pilkada. Kita juga akan melakukan simulasi pengamanan TPS, sispam kota, Kantor KPU, Bawaslu dengan skala terbatas,” terangnya.

Dalam hal ini, Kapolda pun menegaskan, seluruh personel Polri bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon. Polri menjamin Pilkada berjalan aman, lancar, damai dan demoratis.

Tindakan tegas akan dilakukan kepada personel yang terbukti tidak netral dalam pelaksanaan pengamanan Pilkada. Untuk hukuman akan disesuaikan, baik yang melanggar peraturan KPU ataupun kode etik.

“Sejumlah pemetaan daerah rawan telah kita lakukan, salah satu yang cukup rawan di Kabupaten Kotim. Namun, ada juga di beberapa daerah, namun dengan eskalasi ancaman yang berbeda,” tuturnya. fwa

iklan atas

Pos terkait

iklan atas