Belum Ada Hutan Adat di Kinipan

  • Whatsapp
Belum Ada Hutan Adat di Kinipan
JUMPA PERS – Pemprov Kalteng diwakili Sekda Kalteng Fahrizal Fitri melaksanakan jumpa pers dengan awak media terkait permasalahan PT SML dengan warga Desa Kinipan, Kabupaten Lamandau, di Aula Eka Hapakat, Palangka Raya, Selasa (1/9). TABENGAN /YULIANUS
iklan atas

TABENGAN /YULIANUS
JUMPA PERS – Pemprov Kalteng diwakili Sekda Kalteng Fahrizal Fitri melaksanakan jumpa pers dengan awak media terkait permasalahan PT SML dengan warga Desa Kinipan, Kabupaten Lamandau, di Aula Eka Hapakat, Palangka Raya, Selasa (1/9).

Pemprov Minta Masyarakat Tidak Termakan Isu

PALANGKA RAYA- Adanya kasus lahan yang melibatkan sejumlah masyarakat di Desa Kinipan, Kabupaten Lamandau dan PT Sawit Mandiri Lestari (SML), mendapat respons dari Pemprov Kalteng.

Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) H Fahrizal Fitri menggelar jumpa pers terkait persoalan itu, di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (1/9).

Dalam pertemuan tersebut, Pemprov mengajak masyarakat di Kalteng, khususnya warga Lamandau untuk tetap berpikir jernih.

“Kami berharap agar masyarakat tidak termakan isu-isu yang berpotensi menimbulkan perpecahan,” kata Fahrizal di sela-sela konferensi pers.

Terkait tuntutan soal hutan adat di wilayah Kinipan, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah penelusuran, baik dari Dinas Kehutanan, Perkebunan, Lingkungan Hidup hingga ke kabupaten setempat. Hasilnya, belum ada keputusan yang menetapkan adanya hutan adat di wilayah tersebut.

Selain itu, terang Fahrizal, hingga saat ini juga belum ada permohonan berkenaan dengan adanya hutan adat. Berkenaan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 35 Tahun 2012, bahwa hutan adat diakui keberadaannya, namun tidak serta merta terjadi ketika pengakuan atau pernyataan tanpa adanya proses hukum atau administrasi.

Fahrizal juga menegaskan saat ini, baik di kabupaten maupun provinsi, tidak pernah ada pengajuan terhadap pengaduan masyarakat hukum adat. Maka itu, ia menilai, berbagai proses menyangkut persoalan hutan adat jelas ada aturannya. Intinya tahapan untuk tindak lanjut ke arah tersebut dilakukan pada awalnya ke kabupaten/kota.

Tahapan selanjutnya adalah identifikasi seperti sejarah masyarakat hukum adat, wilayah adatnya, hukum adat hingga kekayaan atau benda adat hingga kelembagaan adat, yang nantinya dilakukan diverifikasi.

“Adanya pernyataan soal hutan adat di Kinipan, hingga saat ini belum ada keputusan dari pemerintah maupun negara terkait ketetapan itu. Kami di provinsi juga belum pernah ada pengajuan dari kelompok masyarakat untuk pengakuan penetapan wilayah atau hukum adat,” katanya.

Menyangkut keberadaan PT SML yang beroperasi di wilayah setempat, Pemprov juga melakukan penelusuran dan koordinasi dengan instansi terkait. Hasilnya perusahaan tersebut dinilai memiliki legalitas yang sesuai aturan. Bahkan, kewajiban perusahaan seperti tanggung jawab sosial dan plasma, sudah terpenuhi.

Apalagi menyangkut plasma, luasannya melebihi dari standar yang ada, biasanya hanya 20 persen. Sementara PT SML memberikan lahan plasma kepada masyarakat dengan luasan hampir 50 persen. drn

 

 

 

iklan atas

Pos terkait

iklan atas