Belum Ada Cagub Minta SKBPD di Pengadilan

  • Whatsapp
Belum Ada Cagub Minta SKBPD di Pengadilan
Humas Pengadilan Negeri Palangka Raya Zulkifli  
iklan atas

PALANGKA RAYA/tabengan.com- Menjelang pendaftaran 4-6 September 2020, belum ada calon Gubernur (Cagub) dan calon Wakil Gubernur (Cawagub) Kalimantan Tengah yang mengurus Surat Keterangan Belum Pernah Dipidana (SKBPD) pada  Pengadilan Negeri (PN) Palangka Raya.

“Sampai sekarang belum ada data pemohon yang masuk secara manual. Mungkin ada yang secara online melalui aplikasi Eraterang (Elektronik Surat Keterangan),” beber Zulkifli, Humas PN Palangka Raya, Selasa (1/9).

Menurut Zulkifli, pihak yang bermohon akan dibandingkan identitas dirinya dengan basis data terdakwa perkara pidana umum maupun tindak pidana korupsi pada PN Palangka Raya.

“Untuk basis data perkara korupsi mencakup seluruh Kalimantan Tengah. Sedangkan untuk perkara pidana umum hanya pada Kota Palangka Raya,” terang Zulkifli.

Dia mengakui, masih ada celah untuk mendapat SKBPD bagi pemohon yang sebenarnya pernah terjerat perkara pidana umum.

“Kalau pemohon itu pernah terjerat pidana di luar lingkup PN Palangka Raya, maka perkara itu tidak masuk dalam basis data PN Palangka Raya dan SKBPD terus diproses sesuai ketentuan,” jujur Zulkifli.

Pasalnya, masing-masing PN pada wilayah bersifat mandiri dan memiliki basis data berbeda dengan PN lainnya. Zulkifli menyebut, saat itulah pentingnya peran serta masyarakat turut membantu mengawasi para Cagub dan Cawagub.

“Masyarakat dapat melaporkan ke instansi atau lembaga yang berkaitan dengan pemilihan umum, bila menemukan adanya calon yang mendapat SKBPD ternyata sebenarnya pernah dipidana,” saran Zulkifli.

Zulkifli menyatakan, tidak ada persiapan khusus terkait permohonan SKBPD bagi Cagub ataupun Cawagub.

“Bagi kami tidak ada bedanya permohonan untuk calon gubernur, calon legislatif atau calon kepala desa,” ucap Zulkifli.

Menurut dia, perlakuan dan persyaratan yang sama berlaku kepada seluruh masyarakat yang mengajukan permohonan ke PN Palangka Raya. Para pemohon wajib memenuhi syarat baku yang telah ditetapkan. Pengecualian hanya berlaku pada pendaftaran secara online melalui aplikasi Eraterang.

“Saat pendaftaran online, bukti scan dokumen persyaratan wajib dikirimkan. Ketika surat keterangan hendak diambil, dokumen asli yang menjadi persyaratan wajib ditunjukkan,” sebut Zulkifli.

Kegagalan pemohon menunjukkan dokumen asli berimplikasi PN berhak menolak menyerahkan surat keterangan yang telah diterbitkan bagi pemohon.

Zulkifli menyatakan, PN Palangka Raya bersifat terbuka dan mempersilakan para awak media yang ingin memantau para Cagub dan Cawagub saat mendaftar atau mengambil SKBPD di Pelayanan Terpadu Satu Pintu PN Palangka Raya. dre

iklan atas

Pos terkait

iklan atas