ADB Tolak Transmigran, Disnakertrans: Tidak ada Pengajuan Program Transmigrasi

  • Whatsapp
ADB Tolak Transmigran, Disnakertrans: Tidak ada Pengajuan Program Transmigrasi
AKSI DAMAI - Aliansi Dayak Bersatu saat melakukan aksi damai di depan kantor Gubernur Kalteng dan DPRD Kalteng, Palangka Raya, Senin (31/8).TABENGAN/YULIANUS
iklan atas

PALANGKA RAYA/tabengan.com- Aliansi Dayak Bersatu (ADB), Senin (31/8) pagi, menggelar aksi damai di halaman Kantor DPRD Kalteng di Palangka Raya. Dalam orasinya, ADB menyampaikan sejumlah tuntutan kepada jajaran DPRD Kalteng untuk disampaikan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Saat berorasi, juru bicara ADB Ingkit Beny Sam Djaper menegaskan pihaknya menolak rencana pemerintah menempatkan ribuan warga transmigran baru ke Kalteng, yang programnya akan dilaksanakan pada 2021 mendatang.

Tuntutan lainnya, agar dilakukan moratorium kembali dan atau menghentikan penempatan transmigran dari luar Bumi Tambun Bungai. “Penolakan itu dilakukan sebagai bentuk antisipasi kerawanan konflik, kecemburuan sosial dan penggerusan budaya masyarakat Dayak yang terjadi secara terus-menerus dan berkelanjutan,” ujar Ingkit.

Selain itu, ADB mendesak pelibatan masyarakat Dayak dalam pengelolaan program Food Estate secara terstruktur, sistematis dan masif. Dan juga menuntut dilakukannya revitalisasi dan optimalisasi eks lahan transmigrasi yang gagal dan terbengkalai di provinsi ini.

Dalam aksi tersebut, pihak ADB langsung diterima Ketua DPRD Kalteng Wiyatno dan sejumlah Anggota DPRD lainnya, seperti Jainudin Karim, Fajar Hariady, H Purman Jaya dan Lohing Simon.

Dibincangi Tabengan usai audiensi dengan rombongan ADB, Wiyatno mengatakan akan berusaha menyampaikan dan mencari solusi terbaik terkait tuntutan yang disampaikan, sehingga dapat segera mendapatkan tindak lanjut dari Pemprov Kalteng.

“Kami menyambut baik kedatangan rombongan ADB ini dan aspirasi pun sudah kita terima. Selanjutnya akan segera kita tindak lanjuti. Ada sejumlah poin penting yang disampaikan mereka. Namun, pada intinya mereka meminta agar terciptanya pembangunan yang berkeadilan untuk semuanya. Jadi tidak ada keberpihakan terhadap suatu golongan tertentu saja,” kata Wiyatno.

Tidak Ada Mengajukan
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Tengah (Kalteng), Rivianus Syahril Tarigan, menyampaikan, pemerintah Kalteng tidak dalam kapasitas untuk menginisiasi program transmigrasi. Meski demikian, tidak juga menunggu adanya program transmigrasi.

Syahril Tarigan melanjutkan, pemerintah provinsi Kalteng dalam hal ini Disnakertrans Kalteng lebih kepada mengakomodir pengajuan program transmigrasi dari kabupaten dan kota. Sebagai contoh, program lumbung pangan atau food estate di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau.

Program transmigrasi, kata dia, diajukan oleh pemerintah setempat, baik itu Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, ataupun kabupaten dan kota yang ada di Kalteng. Namun, sampai saat ini masih belum ada daerah yang mengajukan transmigrasi. Pemerintah provinsi apabila ada pengajuan program transmigrasi dari daerah, hanya sebatas menyampaikan ke pemerintah pusat.

Artinya, kata Syahril Tarigan lagi, pemerintah hanya sebatas mengakomodir keinginan pemerintah kabupaten dan kota. Sekarang ini, masih belum ada pengajuan program transmigrasi dari kabupaten dan kota, termasuk untuk program food estate. Apabila ada, tentu pemerintah akan segera menyampaikan ke pemerintah pusat.ded/bob

 

iklan atas

Pos terkait

iklan atas