Ketua DPRD Prov Kalteng Tugaskan Dua Komisi Selesaikan Masalah Kinipan

  • Whatsapp
Ketua DPRD Prov Kalteng Tugaskan Dua Komisi Selesaikan Masalah Kinipan
Ketua DPRD Provinsi Kalteng Wiyatno
iklan atas

Wiyatno: Beri Kepastian Hukum Investasi, Jangan Abaikan hak Masyarakat
PALANGKA RAYA -Permasalahan konflik yang terjadi di desa Kinipan, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau mendapat perhatian banyak pihak.

Bahkan beberapa lembaga dan pers melakukan konfirmasi kepada Ketua DPRD DPRD Kalteng, Wiyatno terkait masalah tersebut.

Untuk menyikapi masalah ini, Wiyatno menyatakan akan menugaskan anggota DPRD Kalteng, untuk turun ke desa tersebut untuk mengetahui titik permasalahan di lapangan.

“Karena saya belum tahu titik permasalahan sesungguhnya, saya menugaskan Anggota DPRD Kalteng yang membidangi masalah perkebunan dan perizinan serta hukum untuk turun ke lapangan, dan juga akan berkoordinasi dengan pihak Polda Kalteng terkait dengan kejadian sesungguhnya seperti apa,” kata Wiyatno, kepada Tabengan, Minggu (30/8) malam.

Dia berharap, Anggota DPRD Kalteng yang ditugaskan untuk turun ke lapangan nantinya didampingi petugas dari pihak Dinas Perkebunan dan DPMPTSP Kalteng serta mendapat pengawalan dari Polda Kalteng.

Wiyatno berharap, masalah ini dapat cepat terselesaikan. Dia juga berharap anggota DPRD Kalteng yang ditugaskan dapat menjembatani serta menjadi penengah jalan baik bagi masyarakat dan pihak perusahaan perkebunan.

“Kita berharap masalah cepat clear, dan pihak perusahaan bisa bekerja dengan lancar dan juga masyarakat bisa menjalankan kegiatannya seperti biasa,” harap dia.

Sebagai Ketua DPRD Kalteng, Wiyatno mengaku ikut prihatin dengan kejadian di desa Kinipan. Dia mengaku, DPRD Kalteng tidak tutup mata dengan kejadian tersebut.

“Hanya masalahnya kami belum tahu persis titik masalah di mana, sehingga kami tugaskan beberapa Anggota Komisi I dan II yang membidangi perizinan, perkebun dan hukum turun,” imbuhnya.

Dia berharap, masalah itu dapat terselesaikan dengan baik. Sehingga tidak ada yang dirugikan dengan kondisi ini.

“Saya juga berharap, unsur FKPD ikut membantu masalah ini agar cepat diselesaikan dengan baik,” harap Wiyatno.

Legislator dari PDI Perjuangan ini menambahkan, setelah meninjau Kinipan dia nanti juga akan meminta kepada Anggota DPRD Kalteng untuk meninjau perusahaan lainnya. Baik perusahaan perkebunan maupun Batubara.

Peninjauan dilakukan untuk mengetahui apakah pihak perusahaan sudah menerapkan ketentuan dan tanggung jawab perusahaan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang.

Mulai masalah penerapan UMR, perizinan, pengelolaan limbah, tenaga kerja asing hingga pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) apakah sudah sesuai sebagaimana mestinya atau belum.

Selaku Ketua DPRD Kalteng, dia juga mendorong pihak Eksekutif agar membuka seluas-luasnya kepada dunia usaha untuk berinvestasi di Kalteng. Untuk itu Wiyatno meminta, terkait dengan investasi ada kepastian hukum bagi pelaku dunia usaha agar tercipta iklim investasi yang kondusif

“Sehingga ada kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi yang digelontorkan di Kalteng. Namun walaupun demikian, hak-hak masyarakat jangan diabaikan,” tegas Wiyatno.

Artinya, lanjut dia, masyarakat bisa ikut berkembang, berpartisipasi menunjang para investor untuk berinvestasi di Kalteng. Menurut dia, masalah Kinipian bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak, bahwa kepastian hukum menjadi yang utama. “Sehingga hukum positif di negara kita bisa diterapkan dengan baik,” tutur Wiyatno.

Dengan demikian, lanjut dia, para investor bisa tenang dalam menjalankan usaha menanamkan investasinya di Kalteng. Sebaliknya, masyarakat yang ada di sekitar perusahaan bisa ikut berpartisipasi membangun daerahnya.

Dengan dengan adanya investor, masyarakat bisa ikut berperan aktif. Artinya dengan adanya investor bisa ikut menikmati pembangunan yang ada, bisa kerja di dalamnya. “Misalnya menjadi karyawan, pegawai, perkebunan plasma dan mitra bagi para investor,” tegas harapnya.

Dia juga mengaku tidak ingin masyarakat hanya menjadi penonton terhadap kehadiran investor.

“Masyarakat harus terlibat di dalamnya. Sehingga terjadi hubungan timba balik yang baik dan saling menguntungkan antara masyarakat dan investor. Yang pada akhirnya terjadi hubungan yang harmonis antara investor dan masyarakat,” pungkasnya. sgh

 

iklan atas

Pos terkait

iklan atas