Tak Ada Hutan Adat di Area PT SML

  • Whatsapp
Tak Ada Hutan Adat di Area PT SML
JUMPA PERS- Ketum DPW IHB Kalteng Thoeseng TT Assang didampingi tim investigasi saat jumpa pers, Jumat (28/8).TABENGAN/FERRY WAHYUDI
iklan atas

PALANGKA RAYA/tabengan.com- Meruncingnya permasalahan di Desa Kinipan, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau hingga berujung penangkapan terhadap Ketua Komunitas Adat Laman Kinipan Effendi Buhing, mendapat sorotan dari DPW Indonesia Hebat Bersatu (IBH) Kalimantan Tengah.

Dalam rilisnya, IHB Kalteng mengungkap, sebenarnya tidak ada kawasan hutan adat di area PT SML. Fakta tersebut telah dikonfirmasikan ke Kantor Staf Presiden dan KLHK RI dilengkapi legalitas seluruh perizinan dari PT SML.

“Permasalahan ini awalnya bukan terkait hutan adat, namun pembagian kebun plasma sebagai kewajiban dari perusahaan dan hal ini telah dipenuhi sesuai aturan oleh perusahaan. Sedangkan di sana, tepatnya di area PT SML tidak ada kawasan hutan adat seperti yang disengketakan oleh Effendi Buhing dkk,” kata Ketua Umum DPW IHB Kalteng Thoeseng TT Assang didampingi tim investigasi Ingkit Djaper, Jumat (28/8) siang.

Disebutkan, DPW IHB Kalteng sejak Desember 2019 telah melakukan investigasi di Desa Kinipan dan melakukan pengumpulan data dan meminta keterangan dari seluruh pihak. Baik dari masyarakat, perusahaan, kepala daerah dan kepolisian.

Dari perusahaan didapatkan keterangan jika sebelum melakukan pembukaan lahan sawit telah menggelar sosialisasi ke seluruh desa. Kehadiran PT SML pun tidak mendapat komplain dari masyarakat dan telah mengantongi segala legalitas dari pemerintah. Sosialisasi dilakukan ke kepala desa, damang, tokoh adat, masyarakat dan dilanjutkan ritual adat.

Hingga akhirnya pada Februari 2020, terjadi pemortalan oleh sekelompok oknum masyarakat yang kontra akan keberadaan perusahaan dan menyebut PT SML membuka lahan di kawasan hutan adat dan berujung kepada tuntutan sebesar Rp10 miliar dari Effendi Buhing dkk.

“Sampai sekarang di Kabupaten Lamandau belum ada penetapan kawasan hutan adat. Ada dalam proses penetapan dan disiapkan, namun bukan berada di kawasan area perusahaan,” terangnya.

Thoeseng menjelaskan, kawasan hutan adat seluas 10-20 hektare di Kecamatan Delang telah dialokasikan pencadangannya oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau dan diusulkan ke kementerian terkait. Keterangan ini diperoleh saat tim investigasi melakukan wawancara kepada Bupati Lamandau.

Ia pun mengundang para pihak yang berkepentingan terkait kasus tersebut ingin mendapatkan klarifikasi konkrit data bisa mendatangi DPW IHB Kalteng.

“Sejumlah saran korektif kita berikan kepada semua pihak. Kepada pihak Polda Kalteng agar dapat memilah dan memilih secara proporsional antara tuntutan sejumlah oknum yang mengatasnamakan masyarakat Desa Kinipan terkait kawasan hutan adat dan kasus kriminal murni yang dilakukan oknum mengatasnamakan masyarakat Desa Kinipan,” tuturnya.

Sedangkan kepada Pemerintah Lamandau, agar segera menindaklanjuti proses penetapan atau pencanangan kawasan hutan adat yang telah diusulkan ke kementerian terkait. Untuk PT SML, agar berperan aktif dalam melakukan edukasi dan pendampingan terkait permasalahan masyarakat setempat.

“Kepada masyarakat wilayah Desa Kinipan agar tetap menjaga kondusifitas di daerah masing-masing. Jangan mudah terprovokasi dengan isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya. fwa

iklan atas

Pos terkait

iklan atas