Kredit Biaya Rendah Memutuskan Rantai Ketergantungan ke Rentenir

  • Whatsapp
Kredit Biaya Rendah Memutuskan Rantai Ketergantungan ke Rentenir
AKOR-Suasana FGD dan Rakor TPKAD dengan Lembaga Keuangan di Ball Room Swissbel Hotel, Kamis (27/8).TABENGAN/DANIEL
iklan atas

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Tim Percepatan Aset Daerah (TPKAD) Kalimantan Tengah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalteng, perbankan dan instansi terkait menggelar Focus Group Discussion dan rapat koordinasi terkait kredit melawan rentenir di Swissbel Hotel, Kamis (27/8).

Asisten I Setda Provinsi Kalteng, Nurul Edi, mengakui persoalan berkaitan dengan rentenir adalah hal yang pelik dan sulit dituntaskan. Terlebih pada masa pandemi ini, aktivitas rentenir memberikan tawaran pinjaman cepat kepada masyarakat sangat gencar.

Sedangkan Kepala OJK Kalteng, Otto Fitriandy menyampaikan kegiatan yang diadakan tersebut untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang nantinya dapat membantu masyarakat dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari masalah rentenir.

“UMKM ini banyak yang memerlukan bantuan sebenarnya. Semua bank pemerintah diharapkan ikut memutuskan rantai rentenir. Terlalu luas jika bank Kalteng seorang diri memutuskan melawan rentenir,” imbuhnya.

Sementara Kepala Bank Kalteng, Yayah Diasmono Rahmadi Tjokro mengungkapkan yang menjadi persoalan klasik dalam pemberian kredit untuk melawan rentenir adalah dari manakah sumber dana tersebut.

Lanjut Yayah, untuk persoalan pendanaan pemberian kredit melawan rentenir dapat menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang ada. “Kalau kami dari CSR atau dari bagian deviden yang kita kembangkan ke arah itu,” ujarnya.

Selanjutnya para UKM sedapatnya bisa segera hidup kembali. “Intinya kita membantu UKM dengan kredit yang lebih cepat. Rentenir kuncinya apa, memberikan pinjaman dengan cepat,” ujarnya.

Kemudian diungkapkan konteks persoalan di Kalteng berbeda dengan di Jawa. Sehingga diperlukan data base dan kerja sama dengan dinas koperasi, perdagangan dan lainnya untuk melakukan pemetaan.

“Artinya mana-mana dulu yang bisa dijadikan percontohan. Karena jika dia bisa bayar hutang, tapi tidak naik kelasnya, sama juga dengan kegagala,” ujarnya lagi.

Selain itu, Ricky Chandra, Staff Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK menjelaskan bahwa skema kredit melawan rentenir atau kredit berbiaya rendah telah terlaksana di beberapa Kabupaten di Kalteng.

Menurut dia, intinya keinginan untuk memutus rantai ketergantung para pelaku usaha terhadap rentenir, atau fintech-fintech ilegal yang dikenal dengan pinjaman online (pinjol) dengan suku bunga yang tinggi dan melakukan tindakan yang hukum.

“Kami berkeinginan pelaku usaha mikro mendapatkan pembiayaan yang dapat terjangkau mereka,” terangnya.

Ricky menambahkan definisinya adalah kredit yang diberikan oleh berbagai jasa keuangan formal dalam hal ini perbankan dan pembiayaan kepada pelaku usaha dengan proses cepat mudah berbiaya rendah untuk mengurangi ketergantungan atau pengaruh terhadap kredit informal atau ilegal.

Sementara Anthon Pararawang, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalteng mengatakan hal yang serupa bahwa hal ini merupakan persoalan lama yang belum tuntas.

“Jadi ini bukan hanya persoalan OJK dan lembaga keuangan, banyak pihak yang terkait di situ,” ujarnya.

Tambahnya pula, pernah ada dana bergulir dari Dinas Koperasi dan UKM. Sebenarnya banyak sumber-sumber lembaga keuangan yang bisa diakses. “Tidak hanya sektor UMKM, tetapi sektor produksi perlu dibantu,” tandasnya. dsn

iklan atas

Pos terkait

iklan atas