Dirut Pertamina: Kalimantan Wilayah yang Sangat Strategis

  • Whatsapp
Dirut Pertamina: Kalimantan Wilayah yang Sangat Strategis
Dirut Pertamina Nicke Widyawati (paling kanan) usai penandatanganan bersama Pemprov Kalteng. ISTIMEWA
iklan atas

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Sebagai satu-satunya BUMN yang bergerak di bidang, energi Pertamina memerlukan kerja sama dan kolaborasi dengan seluruh pihak terkait sesuai dengan regulasi. Dengan demikian Pertamina akan menjadi driver pertumbuhan ekonomi nasional.

Demikian dikemukakan Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati saat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov Kalimantan Tengah di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah,  Kamis (27/8).

“Pertamina harus menjadi driver pertumbuhan ekonomi nasional dan melakukan pembinaan terhadap UMKM. Kalimantan bagi Pertamina adalah wilayah yang sangat strategis karena merupakan wilayah yang memiliki coverage dari hulu ke hilir secara utuh,” ujar Nicke.

Namun di sisi lain,  Nicke juga menyadari masih banyak aset Pertamina yang belum free and clear yang perlu ditata kembali. Untuk itu, pihaknya membentuk direktorat yang menangani khusus pengelolaan aset
dan mengoptimalkan penggunaannya.

“Dengan harapan, aset pertamina yang merupakan kekayaan negara yang tidak terpisahkan dapat dioptimalkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara,” lanjutnya.

Dengan kembalinya aset jalan hauling di Barito Timur dari pihak-pihak yang tidak berhak selama ini,  maka Pertamina memiliki peluang untuk berkiprah lebih baik. Dan itu semua berkat kerja keras KPK dan Kejaksaan sebagai pengacara negara dalam berupaya melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Termasuk mengembalikan aset-aset negara yang dikuasai pihak lain.

“Oleh karena itu, kami ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada KPK RI dan Kajati beserta jajarannya yang telah memberikan support luar biasa melakukan pengawalan penataan aset  yangada di Barito Timur,” katanya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah Mukri yang juga hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan,  penandatanganan kesepakatan ini berdasarkan MoU yang telah ditandatangani antara
Pemprov Kalteng dengan Kejati pada Juni 2020 yang meliputi 4 hal.

“Yang pertama, terkait penertiban dan penyelesaian aset pemda. Kedua, OPD. Ketiga, pengamanan pembangunan proyek strategis daerah. Keempat, penertiban perizinan,” katanya.

Hal ini, tambahnya, dilakukan dalam kapasitas Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara yang mempunyai 4 tugas strategis, yaitu bantuan hukum, pertimbangan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum.  fwa

iklan atas

Pos terkait

iklan atas