Effendi Cs Ditangguhkan, DAD Hormati Hukum

  • Whatsapp
Effendi Cs Ditangguhkan, DAD Hormati Hukum
HORMATI HUKUM - Ketua Harian Umum DAD Kalteng Andrie Elia Embang didampingi Ketua Harian Wilayah Mambang I Tubil dan pengurus lainny dalam jumpa pers yang dilakukan DAD Kalteng di Betang Hapakat, Jalan RTA Milono, Kamis (27/8) sore. TABENGAN/YULIANUS
iklan atas

Teras: Segera Bahas RUU Masyarakat Hukum Adat
PALANGKA RAYA/tabengan.com- Reaksi cepat dilakukan Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah menyikapi viralnya kasus penangkapan terhadap Effendi Buhing, Ketua Adat Laman Kinipan oleh Ditreskrimum Polda Kalteng, Rabu (26/8) lalu.

Setelah menjadi perhatian publik, jajaran pimpinan DAD Kalteng segera berkoordinasi dengan Polda Kalteng terkait penangkapan tersebut. Surat penangguhan penahanan pun dilayangkan ke Ditreskrimum Polda Kalteng kepada Effendi Buhing dan kawan-kawan yang sebelumnya telah ditahan di Rutan Polda Kalteng.

“Surat penangguhan penahanan yang kita berikan sudah direspons baik oleh Polda Kalteng. Saat ini Effendi Buhing dkk telah dikeluarkan dan bisa kembali berkumpul dengan keluarga,” ucap Ketua Harian DAD Kalteng Andrie Elia Embang dalam jumpa pers yang dilakukan DAD Kalteng di Betang Hapakat, Jalan RTA Milono, Kamis (27/8) sore.

Pada kesempatan itu, Andrie menegaskan, DAD Kalteng tetap menghormati keputusan Polda Kalteng dan proses hukum positif yang sedang berjalan. DAD Kalteng meminta penangguhan penahanan sesegera mungkin terhadap Effendi Buhing dkk dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan harmonisasi masyarakat di Kalteng dan masyarakat Dayak Kalimantan.

“DAD Kalteng menjamin para tersangka dapat kooperatif dalam mematuhi proses hukum adat dan proses hukum positif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Untuk hukum adat nantinya DAD Kalteng akan melakukan penyelesaian melalui Mantir Basara Hai,” tuturnya.

Andrie berharap masyarakat di Desa Kinipan, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau bisa bersabar dan menunggu proses penyelesaian sengketa adat oleh DAD Kalteng.

“Kita juga meminta agar masyarakat desa bisa menyerahkan permasalahan ini agar diselesaikan secara baik dan bijaksana,” tuturnya.

Memerhatikan permasalahan yang berkembang di Desa Kinipan, DAD Kalteng juga turut menyurati Bupati Lamandau dan Kotawaringin Barat agar tetap menjaga kondusifitas daerah dengan melibatkan seluruh unsur tokoh masyarakat, tokoh agama serta seluruh lembaga adat dayak di Kabupaten Lamandau dan Kotawaringin Barat.

“DAD Provinsi Kalteng saat ini telah pula membentuk tim fasilitasi hukum,” jelasnya.

RUU Masyarakat Hukum Adat

Senator Kalteng Agustin Teras Narang turut menanggapi kejadian penangkapan warga yang terjadi di Desa Kinipan, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau.

“Dengan kejadian peristiwa Kinipan, maka makin mendesak agar RUU Masyarakat Hukum Adat untuk segera dibahas oleh DPR, DPD dan Pemerintah (tripartit),” kata Teras melalui pesan WhatsApp, Kamis (27/8).

Disampaikan Teras, mengingat pengakuan terhadap masyarakat adat sudah merupakan perintah Konstitusi Pasal 18 B ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945. Bahkan, menurut mantan Gubernur Kalteng dua periode ini, sudah cukup lama RUU ini belum dibahas. RUU ini salah satu solusi penyelesaian sengketa atau perselisihan masalah tanah dan sebagainya.

Terlebih di daerah yang masih mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.

“Saya sekali lagi mendesak tripartit tersebut untuk membahasnya,” tegas Teras.

Sebagai Senator Kalteng di DPD RI, Teras merasa sangat mendesak RUU tersebut dibahas segera. Inilah RUU yang merupakan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat. fwa/adn

iklan atas

Pos terkait

iklan atas