Pemprov dan Lembaga Keuangan Bahas Implementasi PEN

  • Whatsapp
Pemprov dan Lembaga Keuangan Bahas Implementasi PEN
COFFE BREAK-Sekda Kalteng Fahrizal Fitri bersama Kepala OJK Kalteng, PT Bank Kalteng, PT Taspen, dan BPJamsostek Afternoon Coffe Break di OJK Kalteng, Senin (24/8)/TABENGAN-ISTIMEWA.
iklan atas

PALANGKA RAYA/tabengan.com-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Tengah menggelar acara Afternoon Coffe Break, bertempat di lingkungan Kantor OJK Kalteng, Senin (24/8) sore.

Acara ini dihadiri oleh Sekda Kalteng Fahrizal Fitri serta sejumlah lembaga keuangan antara lain seperti Bank Kalteng, Taspen, dan BPJamsostek. Kegiatan sehubungan dengan implementasi pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan Pemerintah Provinsi Kalteng.

“Harapan ke depan dunia perbankan bisa menolong mengelola keuangan masyarakat kecil. Kita berharap masyarakat kecil menjadi bagian dari perekonomian kerakyatan yang harus kita dukung bersama,” beber Fahrizal.

Namun menurut Fahrizal, kendala selama ini adalah masyarakat kecil memandang bank sebagai lembaga yang eksklusif sehingga mereka sungkan berurusan apalagi dalam hal usaha. Paradigma inilah yang harus diubah agar masyarakat bisa lebih familiar dengan jasa perbankan apalagi jasa penjamin.

Lebih lanjut disebutkan Sekda, sejumlah proyek nasional tengah dikembangkan di Kalteng. Antara lain Kalteng menjadi salah satu tempat cadangan pangan nasional (Food Estate) serta Pertamina tengah mengembangan program biodiesel B20.

“Pengembangan usaha dalam rangka proyek nasional tersebut tentu memerlukan program pinjaman, program perlindungan BPJamsostek dan termasuk jaminan usaha yang memiliki risiko kegagalan,” ujarnya.

Terpisah, Kepala BPJamsostek Royyan Huda kepada Tabengan mengatakan pihaknya siap mendukung implementasi Percepatan Ekonomi Nasional yang dilakukan pemerintah.

“Intinya, BPJamsostek terus mendukung pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Melalui penyedian data valid tenaga kerja yang menjadi peserta aktif BPJamsostek yang memiliki rekening tabungan pribadi untuk menerima bantuan program Bantuan Subsidi Upah/Gaji (BSU) dari dana APBN pemerintah,” jelasnya.

Kemudian dikatakan, memiliki NIK, di sektor formal (PU) swasta, non instansi pemerintah/lembaga dan non BUMN/BUMD dan bukan peserta Jasa Konstruksi (Jakon) yang memiliki upah/gaji di bawah Rp5 juta.

Tenaga kerja ini akan diberikan bantuan subsidi upah senilai Rp600 ribu/bulan selama 4 bulan dengan total Rp2,4 juta bagi seluruh peserta aktif BPJamsostek di wilayah Provinsi Kalteng.

“Hal ini untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan daya beli peserta di sektor informal/UMKM, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan konsumi rumah tangga peserta untuk pemulihan ekonomi nasional khususnya di wilayah Kalteng,” ujarnya. dsn

iklan atas

Pos terkait

iklan atas