Langgar Protokol Kesehatan, Denda Rp100 Ribu

  • Whatsapp
Langgar Protokol Kesehatan, Denda Rp100 Ribu
Hj Umi Mastikah
iklan atas

PALANGKA RAYA- Pemprov Kalteng telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Kalteng Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Dalam Pergub tersebut, di BAB V Pasal 7 mengenai sanksi telah ditetapkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan perorangan dikenakan sanksi berupa kerja sosial dan atau denda paling banyak Rp250 ribu dan berbagai sanksi lainnya hingga bentuk sanksi sosial. Pergub tersebut berlaku sepenuhnya di seluruh wilayah di Kalteng, termasuk Kota Palangka Raya.

Wakil Wali Kota Palangka Raya Hj Umi Mastikah mengatakan, Pemko melalui Tim Satgas Covid-19 saat ini berpegang kepada Pergub tersebut dalam menjalankan pengetatan protokol kesehatan, sebagai upaya mempercepat memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19.

“Selain Pergub, Tim Satgas juga bergerak berlandaskan kepada surat edaran (SE) Wali Kota Palangka Raya yang diterbitkan pasca-berakhirnya Tim Gugus Tugas pada bulan lalu sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan,” ungkapnya saat ditemui Tabengan, Jumat (21/8).

Namun, kata Umi, saat ini pihaknya tengah mengejar penyelesaian Peraturan Wali Kota (Perwali) yang hampir sama dengan Pergub tersebut. Di dalamnya turut pula diatur berbagai sanksi bagi pihak yang melanggar protokol kesehatan selama masih merebaknya pandemi Covid-19.

“Kita tentu dalam menyusun Perwali ini harus menyesuaikannya dengan Pergub. Semua tahapan penyusunan telah dilakukan dan ini sudah berada di Biro Hukum Setda Provinsi untung diundangkan. Segala peraturan tidak melebihi aturan di atasnya, demikian pula Perwali ini kita adaptasikan dan sesuaikan seperti Pergub, namun sesuai kondisi masyarakat Palangka Raya. Akan selalu ada keselarasan, tak pernah ada kontradiksi turunan aturan dari atas hingga ke bawah, dan kita mencoba menyusun aturan yang saling bersinergi dan relevan,” jelas Umi.

Sementara itu, Ketua Harian Tim Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya Emi Abriyani mengatakan, proses pembahasan Perwali telah selesai dan sejak Selasa (18/8) telah disampaikan kepada pihak Setda Provinsi. Dalam waktu dekat, kemungkinan pada pekan depan, Perwali tersebut diperkirakannya akan selesai dan bisa diterapkan di masyarakat.

Dijelaskan Emi, besaran denda akan ada penyesuaian khusus bagi penerapan di Kota Cantik. Apabila di dalam Pergub No 43 Tahun 2020 disebutkan jika ada pihak yang kedapatan melanggar protokol kesehatan, maka akan dikenakan denda maksimal Rp250 Ribu, maka di dalam Perwali akan diterapkan denda maksimal hanya Rp100 Ribu.

“Besaran denda ini memang pada awalnya kita susun berdasarkan kondisi daerah kita seperti sekarang, namun juga tidak ingin berbeda jauh dengan aturan yang tertuang dalam Pergub. Begitu Perwali ini sudah terbit, kita akan masifkan sosialisasi melalui berbagai media agar masyarakat semua tahu dan menaati protokol kesehatan serta menghindari sanksi tersebut,” pungkas Emi. rgb

iklan atas

Pos terkait

iklan atas