Langgar Protokol Kesehatan Didenda

  • Whatsapp
Langgar Protokol Kesehatan Didenda
TABENGAN/RONY PATROLI- Gubenur Kalteng H Sugainto Sabran. Tim Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya saat melaksanakan kegiatan patroli pengawasan dan sosialisasi protokol kesehatan di sejumlah tempat usaha milik masyarakat, Sabtu (15/8) malam. PERGUB KALTENG
iklan atas

PALANGKA RAYA/tabengan.com- Pemprov Kalteng tidak main-main menyangkut kepatuhan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan. Baru-baru ini, Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran menerbitkan aturan terkait sanksi bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.

Regulasi tersebut dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Kalteng No 43 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Pemberlakuan Pergub itu sejak 14 Agustus 2020, dengan dasar Instruksi Presiden No 6 Tahun 2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2020.

“Untuk ruang lingkup Pergub ini meliputi pelaksanaan monitoring serta evaluasi, sanksi, sosialisasi, partisipasi dan pendanaan. Nanti dalam aturannya, setiap orang wajib melakukan 4M yaitu memakai masker, mencuci tangan (menggunakan sabun dengan air mengalir), menjaga jarak (pembatasan interaksi fisik hingga peningkatan daya tahan tubuh, berdasarkan Pola Hidup Bersih Sehat) dan menghindari kerumunan,” jelasnya, di sela-sela rapat kerja, baru-baru ini.

Menyangkut sanksi yang diterapkan apabila melanggar ketentuan pada protokol kesehatan, disebutkan ada beberapa kategori. Misal, denda paling banyak Rp250 ribu dan kerja sosial menyapu jalan umum dengan waktu paling sedikit 2 jam, paling lama 1 minggu setiap harinya bagi mereka yang melanggar berulang kali.

Ada juga beberapa sanksi lain, seperti diwajibkan menjadi relawan pada Satgas Penanganan Covid-19 selama 3 hari, atau membersihkan fasilitas umum/sosial selama 1 hari. Intinya bagi mereka yang melanggar di sekolah atau institusi pendidikan, bisa dikenakan sanksi berupa teguran tertulis sebanyak 3 kali, rekomendasi pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan bagi sekolah, baik negeri maupun swasta.

Bahkan, kepala sekolah atau penanggung jawab terkait akan mendapat rekomendasi hukuman disiplin, apabila melanggar Pergub tersebut.

“Hal ini juga berlaku apabila ada pelanggaran protokol kesehatan di rumah ibadah, akan ada teguran sebanyak 3 kali, hingga rekomendasi penutupan sementara,” ujarnya.

Selain itu, di lingkup tempat kerja, bagi yang ASN jelas akan dijatuhkan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk yang non pemerintah bisa saja ada rekomendasi pencabutan jabatan/pengelola, penyegelan sementara, pencabutan izin operasional hingga denda administrasi paling banyak Rp5 juta.

Hal yang sama juga diterapkan pada tempat wisata, fasilitas pelayanan kesehatan maupun area publik atau tempat lain yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa. Siapa pun yang melanggar, dikenakan sanksi teguran tertulis serta denda administrasi sebesar Rp15 juta atau rekomendasi pencabutan izin operasional.

“Bidang transportasi kalau melanggar, selain teguran tertulis ada denda Rp5juta/pencabutan izin trayek, di berbagai kegiatan ekonomi berupa toko, pasar modern/tradisional, kafe, warung/rumah makan dan lainnya, akan dikenakan sanksi serupa,” tegasnya.

Pergub itu juga mengatur lingkup para pelaku usaha, yang diwajibkan menyiapkan sarana prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

“Para pelaku usaha, pengelola, penyelenggara ataupun penanggung jawab tempat dan fasilitas umum diminta menyosialisasikan, edukasi dan penggunaan media informasi untuk memberikan pemahaman terkait pencegahan dan pengendalian Covid-19,” jelasnya.

Sebut saja, sarana cuci tangan, penyediaan cairan pembersih, upaya identifikasi, pengaturan jarak, pemantauan kesehatan, pembersihan/disinfeksi lingkungan secara berkala.

Terkait tempat dan fasilitas umum yang masuk dalam Pergub itu seperti perkantoran, usaha, industri, sekolah atau institusi pendidikan lainnya, tempat ibadah, stasiun, terminal, pelabuhan, Bandar udara, transportasi umum, toko pasar modern, dan pasar tradisional, apotek/toko obat, warung makan, rumah makan, café dan restoran, pedagang kaki lima/lapak jajanan, perhotelan/penginapan sejenis, tempat wisata, fasilitas pelayanan kesehatan, area publik dan lainnya.

Tim Satgas Patroli
Tim Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya melalui Tim Unit Respon Cepat (URC)-nya, Sabtu (15/8) malam, melakukan patroli pengawasan dan verifikasi pada sejumlah tempat hiburan dan kuliner.

Kegiatan dipimpin Ketua Harian Emi Abriyani dan didampingi sejumlah anggota DPRD dan jajaran Forkopimda Kota Cantik, untuk melihat bagaimana para pelaku usaha menerapkan ketaatan protokol kesehatan.

Pada kesempatan itu, rombongan juga menyosialisasikan Pergub No 43 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Provinsi Kalteng kepada pelaku usaha yang melanggar.

“Pada Bab V Sanksi Pasal 7 poin 8 menjelaskan setiap orang yang melanggar protokol kesehatan di kegiatan ekonomi seperti kafe dan rumah makan, maka diberikan sanksi teguran tertulis, rekomendasi pencabutan izin dan denda administrasi maksimal lima juta rupiah,” ujarnya.

iklan atas

Pos terkait

iklan atas