Kejaksaan Panggil 10 Perusahaan Nunggak Iuran BPJS

  • Whatsapp
Kejaksaan Panggil 10 Perusahaan Nunggak Iuran BPJS
ISTIMEWA PEMANGGILAN- Pemanggilan badan usaha menunggak iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan oleh Kejaksaan Negeri Palangka Raya, Rabu (12/8).
iklan atas

PALANGKA RAYA/tabengan.com- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Palangka Raya bekerja sama dengan Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya melaksanakan pemanggilan terhadap 10 badan usaha yang menunggak iuran peserta BPJamsostek.

Kegiatan ini dilaksanakan sesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPJamsostek Cabang Palangka Raya dan Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan terus dilakukan evaluasi.

Kegiatan pemanggilan badan usaha bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan badan usaha terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Pemanggilan ini adalah sarana mediasi yang difasilitasi oleh Kantor Pengacara Negara bagi lembaga negara berpiutang. Dalam hal ini BPJamsostek untuk memitigasi permasalahan terkait tunggakan iuran kepesertaan, dan memberi ruang bagi kedua belah pihak untuk melakukan negosiasi dalam menyelesaikan kewajiban iuran dan denda yang menjadi tanggung jawab badan usaha sesuai ketentuan undang-undang,” kata Andy Sasongko, Kasidatun Kejari Palangka Raya, Rabu (12/8).

Terpisah, Agung Pambudi, Kepala Bidang Kepesertaan BPJamsostek Cabang Palangka Raya mengonfirmasi bahwa pihaknya menggandeng Kejari Palangka Raya untuk menagih piutang negara, yaitu kewajiban iuran dan denda yang belum diselesaikan oleh badan usaha peserta BPJamsostek.

“Pada minggu ini, yang sedang kami upayakan untuk dapat ditagih berjumlah Rp195.191.144 dari total potensi piutang berjumlah Rp653.881.256 yang kami sepakati untuk dikerjasamakan dan dapat diselesaikan hingga selambat-lambatnya akhir September 2020 ini,” jelas dia.

Selain kejaksaan, BPJamsostek juga bekerja sama dengan Petugas Pengawas pada Disnakertrans Provinsi Kalimantan Tengah dan lembaga penegak hukum lainnya, guna meningkatkan kepatuhan pemberi kerja dan badan usaha dalam pelaksanaan UU BPJS.

Sementara itu, Kepala BPJamsostek Cabang Palangka Raya Royyan Huda kepada Tabengan mengatakan, kerja sama dengan Kejari Palangka Raya ini fokus pada persoalan tunggakan atau piutang perusahaan yang macet.

“Kami mengingatkan bahwa kepesertaan BPJamsostek bersifat wajib kepada seluruh pemberi kerja dari perusahaan berskala mikro, kecil, menengah sampai dengan besar. Hari ini kami bersama kejaksaan melakukan rapat monitoring dan evaluasi atas penyerahan piutang iuran BPJamsostek serta melihat progress dari hasil pemanggilan kepada perusahaan yang masih menunggak iuran,” katanya, Jumat (14/8).

Royyan menambahkan, pendaftaran kepesertaan BPJamsostek dilakukan dengan tahapan sesuai Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013, perusahaan skala kecil dan mikro diwajibkan dengan 2 program (Jaminan Kecelakaan Kerja/JKK dan Jaminan Kematian/JKM). Perusahaan skala menengah diwajibkan dengan 3 program (JKK, JKM dan Jaminan Hari Tua/JHT). ist/dsn

iklan atas

Pos terkait

iklan atas