Rahmanto Tanggapi Aksi KSBSI di Bundaran Emas

  • Whatsapp
Rahmanto Tanggapi Aksi KSBSI di Bundaran Emas
Ketua KSBSI Murung Raya Seniadinoor saat melakukan orasi di Bundaran Emas, Kota Puruk Cahu. JOKO SANTOSO
iklan atas

PURUK CAHU/tabengan.com– Penyampaian pendapat di muka umum adalah sebuah hak warga negara dan telah diamanatkan dalam UU No.9/1998.

Akan halnya dengan apa yang dilakukan oleh Konfedarasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), menurut Wakil Ketua II DPRD Murung Raya Rahmanto Muhidin, sudah legal adanya. Namun, dalam penyampaian pendapat tentunya harus mengikuti prosedur yang benar.

“Akan halnya KSBSI Mura menurut informasi meneruskan agenda KSBSI Pusat yang secara nasional memerintahkan aksi damai penyampaian pendapat penolakan terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja,” terang legislator PKB tersebut, Kamis (13/8).

Sementara itu situasi di lapangan, aksi damai penyampaian pendapat KSBSI Mura berjalan aman, damai dan lancar dengan dikawal petugas pengamanan dari Mapolres Mura.

Selain damai, aksi penolakan pengesahaan RUU Cipta Kerja yang dilakukan di Bundaran Emas Kota Puruk Cahu itu juga diisi dengan aksi pembagian masker oleh peserta aksi damai.

Berkenaan dengan penolakan RUU Cipta Kerja itu, menurut KSBSI dinilai tidak berpihak kepada kepentingan buruh namun lebih berorientasi lebih pro terhadap para pengusaha dan para investor.

Oleh sebab itu maka DPC KSBSI Hukatan menyatakan sikap dengan melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU Cipta Kerja diamandemenkan dalam UU.

Seniadinoor selaku Ketua DPC KSBI Mura dalam orasinya menyampaikan sejumlah poin penting dalam Omnibus Law RUU Cipata Kerja yang merupakan revisi dari UU No.13/2003 yang dibungkus dengan cover cipta kerja yang dianggap oleh KSBSI Hukatan dimanipulasi untuk mengecoh masyarakat.

Subtansi yang dianggap tidak berpihak kepada buruh meliputi masalah masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA), Hubungan kerja dengan sitem kerja PKWT dan outsourcing semua jenis pekerjaan.

Lebih lanjut poin memberatkan dalam RUU Cipta Kerja yaitu dihapusnya upah minimum, PHK dipermudah dengan sistem easy hiring, easy firing, dihapusnya hak cuti, dihapusnya hak buruh mengajukan hak gugatan, dihapusnya penghargaan masa kerja, hilangnya sanksi pidana pelanggaran hak normatif pekerja, hilangna jaminan sosial dengan sistem hubungan kerja yang fleksibel. Semuanya ada 11 poin yang dianggap merugikan hak para buruh.c-sjs

iklan atas

Pos terkait

iklan atas