Teras Serukan Perkuat Kedaulatan Pangan di Desa

  • Whatsapp
Teras Serukan Perkuat Kedaulatan Pangan di Desa
Agustin Teras Narang
iklan atas

JAKARTA/tabengan.com – Ketua Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Agustin Teras Narang menyerukan untuk memperkuat kedaulatan pangan di desa. Terlebih dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan ancaman resesi ekonomi global.

“Sektor pertanian sekarang ini salah satu yang kuat di negara kita. Memperkuat kedaulatan pangan di desa harus kita perkuat peranan pemerintahan desa dari sektor pertaniannya,” tandas Teras Narang dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jumat (7/8/2020), di Jakarta.

Teras juga menegaskan hal itu juga berkenaan dengan makin menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yaitu di triwulan pertama 2,97 persen, dan triwulan kedua sudah – 5.32 persen. Diharapkan di triwulan ketiga minus tidak bertambah lagi.

Wakil daerah Kalimantan Tengah di DPD RI ini menyarankan memperkuat sinergitas dan harmonisasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk berkreasi.

“Sekarang saatnya kita makin memperkuat sinergitas dan harmonisasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Beri kesempatan kepada daerah untuk berkreasi dlm rangka mengatasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi ini,” saran mantan Gubernur Kalteng dua priode ini.

Menurut Teras yang juga pernah menduduki posisi sebagai Ketua Komisi II dan III DPR RI, masing-masing daerah mempunyai kondisi yang berbeda. Karena itu harus diberi kesempatan kepada daerah berkreasi sesuai kearifan lokalnya.

Biarkan mereka “mainkan” kewenangannya di era otonomi daerah sekarang ini, asalkan tetap dalam koridor hukum, dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI), serta koordinasi dengan standar operasional prosedur (SOP) yang baku.

“Fleksibilitas dan kreasi, berikan kepada daerah. Lakukan dengan time table yang terstruktur. Biar daerah bisa konsentrasi mengatasi krisis kesehatan dan ekonomi serta sosial,” tandas Teras Narang. Sembari menekankan untuk mempertegas garis komando dan garis koordinasi, serta monitoring, reporting dan evaluasi yang baik dan benar secara masif.

Sebagai saran terakhir dari politisi senior ini yakni, menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang.

” Tunda dulu Pilkada sampai dengan bulan April 2021. Beri waktu untuk daerah “menarik napas”. Itu secercah masukan saya,” pungkas Ketua Komite 1 DPD RI. ist/adn

iklan atas

Pos terkait

iklan atas