RDP Sengketa Lahan Pemakaman Berjalan Alot

  • Whatsapp
RDP Sengketa Lahan Pemakaman Berjalan Alot
Anggota Komisi I DPRD Kotim Hairis Salamad saat membandingkan HGB yang dipegang oleh kuasa hukum perusahaan perumahan dengan arsip HGB yang dimiliki BPN, terkait sengketa lahan pemakaman, dalam RDP di DPRD Kotim, Rabu (5/8/2020). ARBIT SAFAR
iklan atas

SAMPIT/tabengan.com- Untuk ke sekian kalinya rapat dengar pendapat (RDP) terkait sengketa lahan pemakaman umum di Jalan Jendral Sudirman Km 6,5 Sampit kembali dilaksanakan di DPRD Kotawaringin Timur. Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kotim Agus Seruyantara tersebut, juga dihadiri oleh pihak-pihak terkait, seperti dari Pemkab Kotim, BPN, perwakilan warga lintas agama, serta perusahaan perumahan.

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi I Rimbun ST mempertanyakan tindak lanjut perkembangan dari lahan pemakaman yang saat ini masih bermasalah.

“SK Bupati Kotim tahun 1991 tetap berlaku. Masalah ini dari tahun 2015 hingga sekarang belum ada penyelesaian dari pemerintah daerah,” jelas politisi PDI Perjuangan ini.

Rimbun mengatakan, pemerintah daerah tidak bisa serta merta menyalahkan BPN yang menerbitkan sertifikat. Menurutnya, BPN menerbitkan sertifikat pasti karena ada dasar. “Jadi siapa yang menerbitkan dasar untuk penerbitan sertifikat, seperti SKT, kan pemerintah daerah juga,” tandasnya.

Selain itu, jelas Rimbun, masyarakat perwakilan lintas agama yang memperjuangkan hak lahan pemakaman umum tersebut juga terlihat tidak ada dukungan dari pemerintah daerah. Sementara untuk menyelesaikan perswini merupakan tugas pemerintah daerah. “Kalau mau membuat sertifikat, sesuaikan dengan SK tahun 1991,” tandasnya.

Dia mengharapkan dalam rapat tersebut sudah ada diputuskan sesuai dengan SK 91. “Terkait hak-hak warga, silakan Pemkab memverifikasi hak warga, berikan ganti rugi kami siap untuk mendukung penganggarannya,” tandas Rimbun.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Kotawaringin Timur Ahmad Sarwo Oboy mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan sejumlah langkah untuk mengamankan lahan pemakamaman umum yang masih clear and clean. Antara lain dengan membuat sertifikat, baik yang sudah terisi maupun yang belum, dengan luas sekitar 14 hektare lebih.

Kemudian lahan yang clear and clean tersebut akan diblok atau dikelilingi dipagar dan pihaknya akan dibersihkan lahan tersebut. c-arb

iklan atas

Pos terkait

iklan atas