Anggaran Pilkada Diprediski Bakal Bertambah

  • Whatsapp
Y Freddy Ering
Y Freddy Ering
iklan atas

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Y Freddy Ering mengungkapkan, anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 bisa mengalami penambahan. Pasalnya, pilkada yang dilangsungkan ini masih dalam masa pandemi Corona Virus Disease atau Covid-19.

Untuk diketahui, pada pilkada serentak yang akan dilangsungkan 9 Desember mendatang, Kalteng akan mengikuti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kalteng serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).

Melihat kondisi pelaksanaan pilkada yang dilangsungkan ditengah pandemi Covid-19 ini, Freddy mengatakan, bisa saja ada penambahan anggaran pilkada atau tetap memaksimalkan anggaran yang sebelumnya telah ditetapkan.

“Anggaran pelaksanaan pilkada bisa saja bertambah namun tidak terlalu besar dan bisa saja tetap menggunakan anggaran yang ada. Apabila bertambah, tentunya akan dialokasikan untuk pembelian Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker dan lain-lain,” kata Freddy, saat dibincangi Tabengan, di ruang kerjanya, Selasa (4/8).

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau (Pulpis) ini mengatakan, pandemi Covid-19 belum tentu akan berakhir pada tahun 2020. Oleh karena itu, perlu adanya antisipasi khususnya bagi seluruh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di lapangan.

“Kita tidak dapat memprediksi kapan pandemi ini berakhir, dan petugas KPPS akan kontak langsung dengan masyarakat pada saat pelaksanaan pilkada. Oleh karena itu perlu adanya antisipasi pada saat pesta demokrasi yang berlangsung dalam kurun per lima tahun sekali tersebut, seperti penggunaan APD untuk petugas dilapangan dan untuk pengadaan APD tentu membutuhkan anggaran,” ujarnya.

Selain itu, apabila adanya penambahan anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan APD bagi petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) maupun KPPS yang bertugas dilapangan, diprediksi berkisar Rp3-5 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau pergeseran dalam anggaran.

“Memang kalaupun ada penambahan anggaran untuk mengadaan APD, nilainya mungkin tidak terlalu signifikan , yaitu berkisar Rp3-5 miliar dari anggaran yang telah disepakati yaitu Rp368 miliar dan anggaran tersebut bersumber dari APBD atau dari pergeseran dalam anggaran,” pungkasnya. sgh

iklan atas

Pos terkait

iklan atas