Beredar Foto Mirip SHD di Warung

  • Whatsapp
Beredar Foto Mirip SHD di Warung
Tampak foto mirip Bupati Kotim Supian Hadi yang beredar di media sosial di Sampit sejak Sabtu (25/7).

PALANGKA RAYA/tabeengan.com – Terkait mangkirnya Bupati Kotawaringin Timur H Supian Hadi (SHD) atas pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka, tiba-tiba beredar foto mirip SHD pada Sabtu (25/7) siang, sedang makan dan minum di sebuah warung bersama beberapa orang rekannya. Kendati demikian, masih belum diketahui kapan foto ini diambil.

Namun, informasi yang dihimpun menyebutkan, foto memang SHD memang diambil pada hari Sabtu, menyatakan bahwa SHD sehat-sehat saja, dan tidak sedang dalam keadaan sakit seperti diberitakan sebelumnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pemanggilan Rabu,22 Juli 2020 merupakan selanjutnya sejak SHD ditetapkan sebagai tersangka pada 1 Februari 2019 lalu. Pemanggilan terakhir yang pernah dilakukan KPK, yaitu pada 19 Desember 2019.

“Dengan ketidakhadiran SHD pada Rabu (22/7) di gedung KPK, pihak kami segera melakukan koordinasi terkait kasus ini untuk beberapa hari ke depan,” ujarnya.

Dijelaskan, SHD diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Kotim Kalteng, perkara tahun 2010-2012.

SHD diduga menerbitkan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT Fajar Mentaya Abadi (FMA), PT Billy Indonesia (BI), dan PT Aries Iron Mining (AIM) yang tidak sesuai dengan prosedur.

SHD diduga menerima mobil Toyota Land Cruiser senilai Rp710 juta, mobil Hummer H3 senilai Rp1,35 miliar, dan uang Rp500 juta dari penerbitan izin tersebut. Atas izin-izin yang dikeluarkan untuk tiga perusahaan berbeda itu, KPK menduga telah terjadi kerugian negara mencapai Rp5,8 triliun dan 711 ribu dolar AS atau setara Rp10 miliar.

Nilai itu lebih besar dari kerugian negara akibat kasus korupsi proyek e-KTP sebesar Rp2,3 triliun dan penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI yang mencapai Rp4,58 triliun. Kerugian itu dihitung dari eksplorasi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan, dan kerugian kehutanan akibat produksi serta kegiatan pertambangan yang dilakukan PT FMA, PT BI, dan PT AIM.

Atas perbuatannya, SHD disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dor

Pos terkait